TEMPO.CO, Seoul – Ancaman nuklir Korea Utara dan kemunduran ekonomi global menjadi tantangan bagi Park Geun-hye pada awal masa lima tahunnya sebagai Presiden Korea Selatan. Pekan lalu, tim transisi Park sudah melontarkan agenda program untuk merealisasikan visi dan sasaran, juga rencana aksi khusus pemerintahan baru.
Komite transisi mengumumkan lima tujuan utama dalam pemerintahan Park. Yakni mendorong ekonomi inovatif dengan fokus menciptakan lapangan kerja, menawarkan program kesejahteraan dan pekerjaan, memperkaya kehidupan dengan pendidikan dan budaya, menciptakan masyarakat yang aman dan bersatu, serta membentuk landasan bagi era unifikasi.
Lima tujuan utama tersebut dijabarkan dalam 21 strategi, 140 tugas, dan 210 rencana aksi khusus.
Setelah memenangkan pemilihan presiden Desember lalu, ada kekhawatiran bahwa Park tidak dapat memenuhi semua janjinya, khususnya menambah anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan. Paparan tim transisi menepis keraguan tersebut.
Park menegaskan, dirinya akan memenuhi janji, apa pun risikonya. “Saya sudah melihat di banyak kasus pada masa lalu, banyak janji tidak dipenuhi saat presiden kehilangan momentum dan memulai masa jabatannya,” kata Park. “Kita harus mengatasi isu dengan tekad menyelesaikan hampir semuanya dalam tiga sampai enam bulan pertama.”
Menurut tim transisi, perlu 210 hukum baru atau amandemen untuk merealisasikan janji Park. Pemerintahnya berencana memenuhi 80 persen janji tersebut sebelum akhir tahun ini. Park menyatakan, pemerintah akan memprioritaskan isu tersulit.
Janji Park untuk menambah anggaran kesejahteraan akan memicu pengurangan di sektor lain, terutama pertahanan. Namun, pekan lalu, Park mengatakan, uji coba nuklir Korut 12 Februari lalu menjadi faktor pentingnya peningkatan pertahanan Seoul.
Pasca-kemenangan Park dalam pemilihan, banyak yang berharap dialog antar-Korea akan kembali dilangsungkan. Park pernah mengunjungi Pyongyang pada tahun 2002 dan bertemu dengan pemimpin Korut, Kim Jong-il. Selama kampanye, Park mengatakan akan mengambil kebijakan "kepercayaan politik".
Namun uji coba nuklir ketiga Korut mempengaruhi rencana itu. Sementara menunjuk Yun Byung-se, yang pernah bekerja di masa pemerintahan Presiden Roh Moo hyun sebagai Menteri Luar Negeri, Park tampaknya akan lebih mendesak Korut untuk menghentikan ambisi nuklirnya.
Park juga diperkirakan akan menunda rencana mengurangi waktu wajib militer bagi pemuda Korea, dari 21 bulan menjadi 18 bulan. Tim transisi telah menyatakan itu merupakan rencana jangka panjang.
JOONG ANG ILBO | NATALIA SANTI
Berita terpopuler lainnya:
Din Syamsuddin: Anas Tak Mau Jadi Korban Sendiri
Selain Anas, KPK Mulai Bidik Nama Lain
Bupati Aceng Bantah Menikahi Pengacaranya
Salah Ramal Pilkada Jabar, Gantung di Gedung Sate
Soal Kredit Bank Jabar, Aher: Gua Bisa Lawan
