Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Marzuki Alie Pernah Testimoni Soal Golden Traders

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketua DPR Marzuki Alie. ANTARA/Rosa Panggabean
Ketua DPR Marzuki Alie. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie memastikan tak terlibat dalam PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) yang bergerak di bidang investasi emas.

Marzuki menegaskan ia hanya beberapa kali bertemu dengan manajemen GTIS. Pertemuan itu pun tak ada kaitannya dengan keikutsertaan dia, namun murni sebagai ajang silaturahmi.

Sebelumnya, saham GTI Syariah disebut-sebut dimiliki oleh perorangan dan lembaga. Majelis Ulama Indonesia memiliki saham sebesar 10 persen. Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie 10 persen. Sisanya dikuasai dua warga Malaysia. Salah satunya adalah Ong Han Cun. Marzuki sudah membantah kebenaran informasi kepemilikan saham tersebut.

Meski begitu, laman GTI Syariah di Banjar Baru masih mencantumkan nama Marzuki bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di GTIS. Dari laman itu, ada testimoni Marzuki dan Ma'ruf soal bisnis perusahaan investasi emas tersebut.

Berikut pernyataan Marzuki dan Ma'ruf yang disebarluaskan seolah sebagai promosi GTI Syariah itu.

DR.H.MARZUKI ALIE.SE.MM /Ketua DPR RI

"Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Investasi emas merupakan investasi yang paling aman di dunia, apalagi investasi tsb dilakukan dengan syariat Islam. GTIS adalah unit usaha perdagangan emas yang dilakukan dengan melaksanakan syariat Islam sesuai dengan sertifikat syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Saya mengucapkan selamat kepada GTIS yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk berinvestasi emas. Pesan saya, laksanakan usaha perdagangan emas tersebut dengan berpegang teguh kepada syariat Islam dan peraturan perdagangan yang berlaku di Indonesia."

K.H MA’RUF AMIN/Ketua MUI

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Di tengah situasi dan kondisi keuangan global yang tidak menentu seperti terlihat beberapa waktu terakhir. Setiap orang dituntut untuk pintar-pintar memilih investasi yang tepat sebagai upaya memberikan rasa aman terhadap kondisi keuangan di masa berikutnya. Banyak pilihan untuk menentukan jenis investasi apa yang menwarkan imbal balik tinggi, namun untuk menentukan jenis investasi yang memberikan rasa aman dan sekaligus rasa nyaman sungguh tidak mudah.

Kondisi keuangan global yang tidak menentu memberikan andil terjadi fluktuasi yang tidak menentu pada sektor investasi, sehingga sulit memberikan rasa aman terhadap para investor. Pada saat yang sama, jenis investasi yang ditawarkan saat ini masih sedikit yang sesuai dengan sistem syariah, sehingga belum memberikan rasa nyaman terutama bagi investor muslim.

Di tengah kondisi yang demikian, Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) menawarkan jenis perdagangan yang memberikan rasa aman dan sekaligus rasa nyaman, yaitu berinvestasi melalui emas.

Dari dulu sampai hari ini masyarakat masih tertarik untuk berinvestasi melalui emas karena dianggap sebagai jenis investasi yang paling stabil dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karenanya emas dianggap sebagai investasi yang memberikan rasa aman dan sekaligus rasa nyaman. Di sisi lain, GTIS merupakan lembaga jual-beli emas yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang sudah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Karena itu memberikan rasa nyaman, terutama bagi investor muslim.

Berinvestasi dengan emas melalui Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) merupakan pilihan rasional saat ini untuk berinvestasi yang memberikan rasa aman sekaligus rasa nyaman. Karena itu diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan memperoleh sambutan dari masyarakat. Diharapkan pula agar GTIS membangun kerja sama dengan perbankan syariah atau pegadaian syariah, karena keduanya beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga bisa menjangkau lapisan masyarakat luas dan sekaligus bisa saling menunjang dan mendukung di antara lembaga keuangan syariah tersebut. Demikian dan terima kasih."

BOBBY CHANDRA | IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:
Beredar Dokumen Soal Dana Hambalang untuk Ibas

Marzuki Alie: Anas Ngotot Masukkan Nazar ke Partai

Bisnis Mahdiana, Istri Kedua Djoko Susilo

Ibas Terima Uang Hambalang? Hatta Rajasa: Fitnah

KPK: Silakan Lapor Data Ibas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

11 menit lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

Kemendagri setuju RUU DKJ untuk dibawa ke sidang paripurna DPR guna menjadi Undang-undang.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

3 jam lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

10 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

12 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

15 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

18 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

19 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman menilai status IKN seperti masih mengambang.


DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

22 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Kresno/nr
DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

RPP Manajemen ASN dinilai bertentangan dengan UU TNI karena mengatur tentang penempatan TNI aktif di jabatan sipil.