TEMPO.CO, Jakarta -Dua hari jelang coblosan, Kamis 7 Maret 2013, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Gubernur Sumatera Utara belum menemukan indikasi politik uang.
Anggota Panwas Ester Ritonga mengatakan, dari laporan Panwas kabupaten/kota yang di perbaharui sepanjang hari, belum ada indikasi politik uang atau transaksi jual beli suara.
" Kami baru selesai memonitor di Kota Medan, Kota Binjai dan saat ini sedang memonitor situasi bersama unsur Panwas Kabupaten Deli Serdang dan pangawas lapangan " kata Ester kepada Tempo, Selasa 5 April 2013.
Pengawasan terhadap calon petahana Gatot Pujo Nugroho (Pelaksana tugas Gubernur Sumut) ; Amri Tambunan (Bupati Deli Serdang) ; Tengku Erry Nuradi (Wakil Bupati Serdang Bedagai) dan Soekirman (Wakil Bupati Serdang Bedagai), menurut Ester, dilakukan Panwas dengan sangat ketat." Sebab incumbent ini lah yang berpotensi menyalahgunakaan kekuasaan," ujar Ester.
Modus politik uang yang dikhawatirkan Panwas saat ini menurut Ester,bergeser dari cara lama yakni dibagi ke tiap-tiap rumah tangga." Yang kami khawatirkan adalah politik uang lewat kucuran bantuan keuangan daerah yang terselubung," ujar Ester.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara menemukan indikasi bantuan keuangan daerah atau Bantuan Daerah Bawahan (BDB) digunakan untuk kepentingan memuluskan calon petahana.
"Kepala daerah yang mendukung calon incumbent Gatot akan mendapat dana perimbangan yang cukup besar. Sementara kepala daerah yang tidak mendukung dia, dana perimbangan daerah akan dikurangi," kata Direktur Eksekutif FITRA Sumut Rurita Ningrum kepada Tempo.
Rurita menjelaskan, tidak adanya batasan yang mengatur tentang besaran naik turun bantuan keuangan kepada daerah bisa dimanfaatkan calon incumbent untuk memuluskan langkahnya di pemilihan kepala daerah.
Padahal, Ruri melanjutkan, alokasi belanja bantuan keuangan kabupaten/kota diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 yang intinya adalah untuk mengatasi kesenjangan fiscal.
Dari data yang dilansir FITRA, sepuluh kabupaten/kota di Sumatera Utara menerima dana BDB tahun 2013 melonjak hingga tiga kali lipat dari tahun sebelumnya 2012.
Tiga daerah tertinggi penerima BDB tak wajar versi FITRA adalah Kabupaten Karo menerima dana alokasi keuangan Rp 76, 3 miliar atau naik sekitar 382 persen dari tahun sebelumnya Rp 20 miliar.
Disusul Kabupaten Asahan menerima
Rp 425,6 miliar (naik 296%) dari tahun sebelumnya Rp 143, 8 miliar dan Kabupaten Batubara berada di urutan ketiga menerima BDB Rp 151,81 miliar dengan lonjakan kenaikan hingga 272 persen dari tahun 2012 Rp 55,713 miliar.
"Patut diduga daerah yang bupatinya mendukung petahana Gatot Pujo mendapat kenaikan alokasi belanja bantuan yang meningkat tidak wajar. Sementara bupati yang menjadi pesaing Gatot yakni Bupati Deli Serdang justru turun," ujar Rurita.
Calon petahana Gatot Pujo Nugroho yang coba dihubungi Tempo lewat telepon selularnya tidak menjawab. Pesan singkat yang dikirim Tempo juga belum berbalas
SAHAT SIMATUPANG
