TEMPO.CO, Stanley – Penduduk asli Inggris yang mendiami Kepulauan Falklands atau Malvinas akan melakukan referendum, mulai hari ini hingga Senin, 11 Maret 2013. Jajak pendapat itu akan menentukan apakah mereka akan tetap menjadi warga Inggris ataukah Argentina. Pemungutan suara itu dikecam keras Argentina, yang menganggapnya sebagai tidak sah.
Enam tempat pemilihan bagi 1.649 penduduk, dan sebuah pesawat kecil sebagai alat transportasi mereka yang tinggal di tempat terpencil.
Tempat pemungutan suara mulai dibuka pada hari Minggu dan Senin mulai pukul 10 hingga pukul 18 waktu setempat. Hasilnya akan diumumkan Senin sekitar pukul 21.30 waktu setempat atau pukul 00.30 GMT, kata Koordiantor Kehumasan Darren Christie.
Pemungutan itu dinyatakan ‘ilegal’ oleh pemerintah Argentina dan dilakukan di tengah memburuknya hubungan kedua negara, setelah Inggris memulai eksplorasi minyak di lepas pantai kepulauan itu dua tahun lalu. Langkah itu langsung dikecam Buenos Aires.
Sampai saat ini, upaya diplomatic Argentina atas keutuhan wilayah mendapat banyak dukungan internasional, berdasarkan resolusi PBB. Menteri Luar Negeri Argentina mengkritik referendum, ‘tidak punya dasar hukum’ dan ‘tidak diakui PBB atau komunitas internasional.’
Meski demikian, Gubernur Kepulauan tersebut, Nigel Haywood mengatakan referendum akan menjadi jawaban bagi pernyataan yang dibuat beberapa hari lalu oleh Menlu Argentina Hector Timerman, yang mengatakan ‘Malvinas akan kembali di bawah kendali Argentina dalam waktu kurang dari 20 tahun.’
Sabtu sore, beberapa warga local melakukan demonstrasi, dimana mereka membentuk iring-iringan sepeda motor dengan ejaan kata “ya” untuk menyatakan dukungan bagi referendum.
Argentina berusaha untuk mengambil kembali kepulauan tersebut secara paksa tahun 1982, dan memicu Perang Malvinas. Pasukan mereka terusir. Perang itu menelan korban jiwa sebanyak 649 tentara Argentina dan 255 pasukan Inggris, serta tiga warga.
XINHUA | NATALIA SANTI
