TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gagal menghemat uang negara dalam penyelenggaraan ujian nasional. Penyebabnya, tingginya nilai lelang pengadaaan yang ditetapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.
“Balitbang cenderung memenangkan perusahaan yang punya harga penawaran tinggi dan mahal dalam lelang pengadaan dan distribusi bahan UN ini,” kata Uchok, dalam siaran pers, Selasa, 12 Maret 2013.
Dalam catatan FITRA, untuk menyiapkan dan mendistribusi satu kali ujian nasional, Kemendikbud menghabiskan anggaran sekitar Rp 95 miliar. Padahal, menurut dia, anggaran yang diperlukan hanya sekitar Rp 87, 6 miliar.
Uchok mencontohkan proyek pengadaan dan distribusi bahan ujian nasional paket 3 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 27,2 miliar. Balitbang memenangkan PT Ghalia Indonesia Printing yang menawar Rp 22,5 miliar. Padahal, nilai penawaran Ghalia lebih mahal dibanding PT Aneka Ilmu yang Rp 17,1 miliar, PT Jausindo Tiga Perkasa (Rp 21,2 miliar), dan PT Balebat Dedikasi Prima (Rp 21,6 miliar).
Ada enam paket pengadaan yang disiapkan oleh Balitbang dengan total anggaran yang disiapkan Rp 120,5 miliar. Di setiap paket, pemenangnya selalu berbeda, meski setiap perusahaan rata-rata mengikuti lelang keenam paket yang disediakan.
Uchok menduga, selama ini ada kongkalikong di Balitbang dalam penetapan perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal ujian nasional. “Gambaran lelang dan penetapan pemenang penggandaan dan distribusi bahan UN ini seperti arisan. Pemenang lelang sudah diatur.”
Selain adanya kongkalikong, Uchok menilai ada potensi mark-up harga dalam proyek tersebut. Karena itu, dia meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera meminta pertanggungjawaban pada Balitbang. “Kami minta DPR serius untuk mengungkap kasus ini.”
FITRA juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan segera menyelidiki kasus itu. Dia menyayangkan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas peserta didik malah menjadi lahan korupsi.
IRA GUSLINA SUFA
Terpopuler:
Ahok Tak Setuju Hercules Main Hakim Sendiri
Prabowo Akui Diam-diam Sering Bertemu SBY
Daud Kei Jenguk Hercules di Tahanan Polda
'Bisnis Mari Bergaul' Jadi Pintu Pencucian Uang
Pekerja Ruko Bersyukur Kelompok Hercules Ditangkap
