Dana Safari PKS, Mendagri: Tanggungjawab Gubernur

Dana Safari PKS, Mendagri: Tanggungjawab Gubernur

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno harus bertanggung jawab soal dugaan masuknya dana safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat. Sebab menurut Gamawan, gubernur berperan sebagai penentu keputusan dalam anggaran tersebut.

"Tetapi mengenai kebenarannya saya cek dulu," ucap Gamawan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 13 Maret 2013. Ia mengatakan tanggung jawab soal APBD memang ada pada gubernur karena berkaitan dengan Peraturan Daerah.

Gamawan mengaku sudah menerima surat penjelasan dari Irwan dan Kepala Biro Sosial Sumatera Barat Jefrinal mengenai adanya dana bantuan sosial tersebut. "Kita harus proporsional untuk membandingkan apakah yang benar versi gubernur atau kabiro," katanya.

Dia enggan menjelaskan detail surat yang diterimanya tersebut. "Kalau menurut gubernur, ini inisiatif sendiri (dari Kabiro Sosial--), tetapi ia mengatakan belum menandatangani. Sedangkan menurut Kabiro ini atas perintah atasannya," kata Gamawan.

Gamawan pun berjanji akan menuntaskan kasus ini. "Dana ini juga harus dilihat apakah bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak," kata dia.

Sebelumnya, empat belas lembaga yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Uang Rakyat Sumbar menemukan 10 dugaan pelanggaran dana bansos senilai Rp 1,9 miliar itu. Tim menyebutkan bahwa dana tersebut melanggar asas pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita Terpopuler:
Bambang Soesatyo Ungkap Pertemuan dengan Djoko

Barcelona Balas Milan Dua Kali Lipat

Prabowo: Negara Ini Sedang Sakit

Soal Hercules, Kapolda: Tak Usah Gentar!

Yudhoyono Larang Ketua Demokrat Maju Pilpres

Komentar (8)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
1
0
Supaya lengkap silahkan ikuti interview dengan Irwan Prayitno: http://www.youtube.com/watch?v=3I7d31RWUe8
0
0
Nih ada yang mentweet: https://twitter.com/udafaguza @udafaguza 1. TEMPO pd edisi 11-17 Maret 2013 bikin judul "Hikayat Proposal Dari Tangan Tuhan" memojokkan #SafariDakwahPKS dan gambarkan PKS korupsi dmana2. 2. Kita mulai deh penjelasan terkait dana #SafariDakwahPKS yg katanya masuk APBD Sumbar. 3. Yg harus dipahami pertama, PKS adlh partai yg besar dgn target yg besar tak mungkin lakukan kecerobohan dana #SafariDakwahPKS. 4. Dana #SafariDakwahPKS dimasukkan melalui proposal kiriman yg beralamat di TB Simatupang. Ini adlh tindakan bodoh dr partai sebesar PKS. 5. Dana #SafariDakwahPKS yg masuk sebesar 1,9M. Dana yg tdk sedikit tp kok justru bisa masuk lewat banggar ya. Apa yg di banggar juga keciprat. 6. Atau justru itu titipan Gubernur Sumbar yg juga kader PKS. Sehingga dana bisa nyalip tanpa disadari. 7. Gubernur Sumbar sudah nyatakan bahwa tak tau mengenai propsal #SafariDakwahPKS yg bisa masuk APBD Sumbar dan rupanya ada yg ngaku.. 8. Yg mengaku adlh Kepala Bansos Propinsi (yg kemudian telah di nonjobkan hari ini) bahwa beliau yg memasukkan proposal #SafariDakwahPKS. 9. Pengakuan beliau (Kepala Bansos) atas kesalahannya diperjelas di hadapan Inspektorat Propinsi bahwa beliau memasukkan proposal #SafariDakwahPKS. 10. Sikap negarawan Gubernur Sumbar pun sudah terlihat dgn meminta maaf di media bahwa ini keteledoran pegawainya memasukkan proposal #SafariDakwahPKS. 11. Kepala Bansos katakan memasukkan itu tanpa konsultasi dg Gubernur terlebih dahulu, beliau juga tdk tau proposal dari siapa. 12. Saat ini Kepala Bansos sudah dikenakan sanksi & telah di non jobkan, yg lbh aneh Ketua DPW PKS Sumbar Trianda Farhan juga tak tau proposal #SafariDakwahPKS. 13. Beliau yg juga anggta DPRD Propinsi dan anggota banggar tak tau menau dana #SafariDakwahPKS masuk APBD Sumbar. 14. Trianda juga sdh tegaskn untuk menghapus anggaran tersebut setelah tau dlm APBD Sumbar krn tak pernah masukkan proposal #SafariDakwahPKS. 15. Fraksi PKS juga tegaskan agar hal ini usut tuntas dgn bentuk PANSUS agar smakin jelas ini proposal #SafariDakwahPKS dari siapa. 16. Tapi Fraksi lain minta gunakan hak angket. PKS dan Irwan nyatakan siap biar dibongkar sekalian siapa dibalik proposal #SafariDakwahPKS. 17. Kesiapan PKS & Irwan Gub. Sumbar karena memang tak pernah kirim proposal #SafariDakwahPKS & masukkan ke APBD Sumbar, lalu siapa dibalik ini? 18. Harus diperjelas tlebih dahulu bahwa Dana 1,9M utk #SafariDakwahPKS belum ada digunakan sama sekali. Jadi belum ada indikasi korupsi. 19. Dana #SafariDakwahPKS 1,9M itu belum digunakan krn masih dlm bentuk rencana anggaran. Ini banyak tidak dijelaskan media agar PKS terkesan korupsi. 20. Proposal #SafariDakwahPKS dimasukkan dlm rencana anggaran 2013 tapi ditutupi media yg kemudian menggiring pada penjatuhan citra. 21. Perusakan citra PKS mengambil momen ust #LHI & penjatuhan citra Irwan Prayitno Gubernur Sumbar yg terkenal dimasyarakat. 22. Momen ini selain dimanfaatkan media, juga dimanfaatkan pihak-pihak yg tak sabar maju di Pilkada Gubernur selanjutnya. 23. Mereka sadar jatuhkan Irwan tdklah mudah krn beliau tlah byk buktikan hasil kerja sumbar jadi lebih baik. Kasus #SafariDakwahPKS ini momen yg tepat. 24. Orang2 Sumbar jika jeli pasti tau mana yg mau curi start dgn memanfaatkan momen ini utk melanggeng ke kursi Gubernur. 25. Yang masih terus diburu siapakah pengirim proposal #SafariDakwahPKS ini. PKS Sumbar & Irwan siap jika gunakan hak angket biar smakin jelas. 26. Demikian twips penjelasan terkait proposal dana #SafariDakwahPKS yg masuk APBD sumbar. Jika ada yg katakan tlah dikorupsi itu tdk benar. 27. Dana yg dialokasikan utk #SafariDakwahPKS tersebut belum ada digunakan sama sekali dan telah dihapus (dari APBD) setelah diketahui ada penyimpangan. 28. Indikasi korupsi #SafariDakwahPKS hanyalah giringan media utk jatuhkan citra PKS dan pihak2 yg mau curi start pilkada gubernur. 29. Bisa mau curi start atau bisa juga yg menginginkan kursi Gubernur saat ini memanfaatkan momen #SafariDakwahPKS. 30. Kita tunggu episode selanjutnya dana #SafariDakwahPKS.
3
0
PKS itu gk malu lg jual AGAMA kok, liat itu DANA seharusnya buat RAKYAt malah buat PARTAI, dasar PARTAI KORUP!
0
0
Seharusnya Mendagri ikut bertanggung jawab, karena APBD Provinsi dievaluasi oleh Mendagri dan apabila hasil evaluasi tidak diikuti oleh Pemprov maka Mendagri dapat membatalkan Perda APBD. Jadi ini bukan hanya kesalahan Pemprov saja. Lihat PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR36 TAHUN 2011.
0
1
Segera usut dugaan korupsi ini, sama seperti dugaan kasus di Bank JaBar, dugaan kasus Impor Sapi harus segera diusut oleh KPK. Banyak orang berkomentar "rekayasa" dan sejenisnya, tapi nyatanya benar-benar KORUPSI. Segera bongkar!!!
Selanjutnya
Wajib Baca!
X