TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan meresmikan sistem pelayanan terpadu kepabeanan atau National Single Window (NSW) di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten. "Dengan sistem ini akan terpantau cargo tracking, status, daftar timbun, flight informational system, rute penerbangan dan flight approval," kata Yennesi Rosita, Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, melalui keterangan resmi, Rabu, 13 Maret 2013.
Sistem NSW merupakan tindak lanjut pertemuan dalam Declaration of Asean Concord II (Bali COncord II) tentang visi integrasi ekonomi untuk membentuk Asean Economic Community. Yennesi mengatakan melalui sistem NSW pelayanan bakal terintegrasi secara elektronik ke semua unit.
Persiapan pelaksanaan NSW dimulai sejak tiga tahun silam. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10/2008. Belum semua lembaga menerapkan sistem terpadu ini. Yennesi menambahkan dalam penerapan NSW di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa unit kerja di luar Kementerian Perhubungan akan terlibat. "Termasuk komunitas bandara serta stakeholder warehousing yaitu PT Unex, PT Gapura Kargo, PT Garuda Kargo, PT JAS Kargo," katanya.
Fungsi utama NSW adalah menyediakan akses terpadu terhadap informasi status kargo bagi komunitas bandara, memudahkan kantor otoritas bandara, agent, shipper dan consignee untuk memantau lalu lintas kargo.
Lembaga lain yang menerapkan NSW adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sistem NSW diterapkan untuk memantau bahan baku farmasi yang diimpor dan diolah menjadi obat-obatan farmasi. Dalam laporan Majalah Tempo 18 Februari 2013 sistem NSW BPOM menuai kritik.
Antoni Tarigan, peneliti senior Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, menilai sistem NSW BPOM belum bisa menekan angka kebocoran bahan baku farmasi ke pasar gelap farmasi. Bahan baku farmasi banyak dijual, salah satunya di Pasar Pramuka Matraman Jakarta Timur. "Bahan baku farmasi banyak disalahgunakan sebagai bahan campuran jamu dan obat tradisional kimia berbahaya," katanya.
Kepala BPOM, Lucky S. Slamet, mengakui banyak penyelewengan pada distribusi bahan baku farmasi. Namun, lembaganya tidak bisa menindak pelaku karena pada sistem NSW terlihat normal dan tidak ada bukti penyimpangan. “Kami membutuhkan investigasi mendalam,” katanya.
MARIA YUNIAR | AKBAR
Baca juga:
Kemenkeu: Anggaran Simulator Bagian APBN
Setahun, MUI Terbitkan 4.000 Sertifikat Halal
Hanya 60 Persen Produksi Kakao Nasional Layak Ekspor
Bawang Putih Asal Cina Akan Dimusnahkan
