2 Jenderal Polisi Lolos Seleksi Awal Penasehat KPK

2 Jenderal Polisi Lolos Seleksi Awal Penasehat KPK

Panitia Seleksi Pemilihan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Imam Prasodjo (kanan). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia seleksi pemilihan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 35 orang lolos tahap seleksi administrasi. Dari nama-nama tersebut, dua di antaranya adalah jenderal polisi. Mereka adalah  Inspektur Jenderal Alpiner Sinaga --Gebernur Lembaga Ketahanan Nasional-- dan Brigadir Jenderal Idris yang telah pensiun.

Anggota Pansel, Yunus Husein, mengatakan Alpiner Sinaga memang masih berstatus polisi aktif dan sebentar lagi akan pensiun. Alper dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai calon penasehat KPK bersama Idris. "Ada lagi satu polisi yang mendaftar tetapi tidak lolos," kata Yunus saat konferensi pers di KPK, Jumat, 15 Maret 2013.

Ketua Pansel, Imam B Prasodjo, mengatakan dari 35 pendaftar yang lolos seleksi administrasi, sebanyak sembilan di antaranya lolos bersyarat. Mereka masih diminta melengkapi kekurangan pengisian keterangan di dalam berkasnya. "Artinya ada data khusus yang ingin dilengkapi. Mereka harus melengkapi data-data administrasi khusus, paling lambat, Selasa, 19 Maret 2013," kata Imam.

Imam berujar, setelah seleksi administrasi, pansel akan menelusuri rekam jejak setiap pendaftar dengan bekerja sama lembaga swadaya masyarakat. "Masyarakat bisa memasukkan info soal siapa mereka ini. Sebentar lagi akan diumumkan ke publik," kata dia.

Seleksi ini untuk mengganti dua penasehat KPK, Abdullah Hehamahua dan Said Zainal Abidin, yang berakhir masa jabatannya pada Mei mendatang.  

RUSMAN PARAQBUEQ

Berita Terpopuler:
Tiga Wacana Jokowi Jadi Presiden 

Sisi Kelam Paus Fransiskus Bergoglio 

Dituding Terima 4 M, Saan: Membayangkan Saja Tidak

21 Pemain Walk Out di Latihan Timnas 

Venna Melinda Tegur Anggota DPR Yang Merokok

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X