Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengeboman Tuna Marak di Flores Timur  

image-gnews
ANTARA/Fiqman Sunandar
ANTARA/Fiqman Sunandar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kegiatan penangkapan ikan tuna menggunakan bom masih marak di perairan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. WWF-Indonesia, dalam laporan survei berjudul "Potret Pemboman Ikan Tuna di Perairan Kabupaten Flores Timur" yang dirilis Kamis, 4 Maret 2013, menyatakan praktek pengeboman ikan tuna dijumpai di peraian Pulau Tiga, Selat Solor, Pulau Solor bagian selatan, Selata Lamakera, dan Selat Lembata bagian selatan.

Dwi Ariyogautama, peneliti perikanan Program Kelautan dan Perikanan WWF-Indonesia, mengatakan penangkapan tuna dengan bom pertama kali diperkenalkan oleh nelayan asal Sulawesi pada 1996. Sejak itu nelayan di dua desa di Kabupaten Flores Timur kerap menggunakan bom untuk menangkap tuna. Pengeboman sempat berhenti pada akhir 1990-an, namun kembali dilakukan sejak 2004.

"Sampai sekarang masih terjadi dan bertambah parah," kata Dwi dalam konferensi pers kemarin di Hotel Atlet Century. Bahkan, tim survei WWF-Indonesia pernah menemukan 98 armada kapal berukuran 2-3 gross tonnase di salah satu desa yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan tuna dengan bom.

Satu kapal tangkap biasanya berisi hingga 10 nelayan: satu orang juru mudi, satu orang pelempar bom, dan sisanya bertugas menyelam ke laut menangkap tuna yang terkena bom. Nelayan rata-rata melakukan 8-15 kegiatan tangkap per bulan. Sebanyak 7-10 botol bom berisi pupuk urea dilemparkan ke laut setiap hari. Total terjadi 56-150 ledakan per bulan.

Dwi mengatakan, masa tangkap tuna dengan bom biasa dimulai bulan April hingga November. Hasilnya memang menggiurkan. Data selama empat bulan pada akhir 2012 menunjukkan 57,6-240 ton tuna berhasil ditangkap oleh para nelayan. Nilainya ditaksir Rp 896 juta sampai Rp 3,15 miliar. "Cara bom menghasilkan tiga kali dari cara tangkap pancing dan gillnet," kata dia.

Masalahnya, praktek penangkapan tuna dengan bom tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan pemborosan ikan tuna. WWF-Indonesia mencatat setidaknya separuh dari jumlah tuna yang terkena bom keburu tenggelam ke dasar laut sebelum sempat diambil oleh nelayan sehingga terbuang percuma.

Selain itu, ledakan bom tidak hanya menyasar tuna. Lumba-lumba yang merupakan satwa dilindungi juga menjadi korban karena sering berada di area yang sama dengan tuna. Belum lagi pelaku pengeboman yang terkena ledakan hingga mengalami cacat permanen atau meninggal. Di salah satu desa lokasi penelitian WWF, ditemukan data lima orang korban meninggal dan dua orang cacat permanen sejak 2004 akibat insiden ledakan bom tuna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nelayan biasa menggunakan lumba-lumba atau burung laut sebagai indikator keberadaan tuna. "Karena lumba-lumba berasosiasi dengan tuna," ucap Dwi. Ketika lumba-lumba muncul ke permukaan laut, nelayan segera melempar bom berisi pupuk urea ke sekitarnya. Akibatnya, mamalia laut itu bersama tuna menjadi korban ledakan.

Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF-Indonesia, Wawan Ridwan, mengatakan praktek pengeboman ikan tuna harus segera dihentikan. Para pemasok ikan tuna juga wajib memastikan bahwa produk perikanan yang mereka terima dari nelayan tidak berasal dari kegiatan yang merusak. "Dalam kasus ini asal-usul produk tuna harus ditelusuri," ujarnya.

Menurut Dwi, kesadaran menelusuri asal-usul tuna menjadi penting, mengingat ikan migrasi itu menjadi komoditas perikanan utama global yang diekspor ke beberapa negara, seperti Jepang dan Hawaii. Apalagi tuna hasil tangkap dengan bom sering kali berkualitas buruk karena penanganan yang tidak higienis oleh nelayan. "Ada bakteri E. coli dan Salmonella, sehingga tidak lolos laboratorium jika diekspor," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita Terpopuler:
Tiga Wacana Jokowi Jadi Presiden

Sisi Kelam Paus Fransiskus Bergoglio

DitudingTerima 4 M, Saan: Membayangkan Saja Tidak

Venna Melinda Tegur Anggota DPR yang Merokok

KPK Telisik Lobi Djoko kepada Anas Siang Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

10 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

10 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

11 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

11 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

39 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

29 Januari 2024

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

KKP akui ada peningkatan kasus dan denda penangkapan ikan ilegal yang ditangani.


Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

12 Januari 2024

Proyek Giant Sea Wall
Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

Walhi Indonesia menyoroti rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.