Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahasiswa Desak Harta Bupati Sula Diaudit

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus. TEMPO/Subekti
Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Ternate - Mahasiswa Maluku Utara mendesak Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit harta kekayaan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus. Mereka menyatakan, laporan daftar harta kekayaan yang disampaikan Bupati Sula kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terindikasi palsu.

Arman Panigfat, Ketua Himpunan Pelajar-Mahasiswa Sula, mengatakan, audit terhadap harta kekayaan Bupati Sula penting dilakukan untuk menghindari persepsi negatif publik terhadap harta kekayaan pejabat daerah. Langkah ini juga bertujuan menciptakan proses pemerintah yang bersih dari tindak pidana korupsi. "Kami mendesak agar semua harta kekayaan Bupati diperiksa. Apalagi yang bersangkutan diketahui memiliki harta yang tidak dilaporkan," kata Arman kepada Tempo, Selasa, 19 Maret 2013.

Menurut Arman, banyak pihak meragukan laporan harta kekayaan yang disampaikan Bupati Kepulauan Sula. Umumnya, ketidakpercayaan itu lahir akibat banyaknya pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang tidak tuntas dikerjakan di Sula. Ini akibat masih tingginya praktek korupsi di daerah itu. "Selama ini, lebih dari tiga kasus korupsi yang diselidiki polisi. Nominalnya lebih dari Rp 20 miliar. Karena itu, kami memandang audit harta kekayaan Bupati Sula merupakan langkah mendesak saat ini," kata Arman.

Pernyataan senada muncul dari Halik A. Rajak, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Makian Halmahera Selatan. Menurut Halik, polisi juga harus memproses hukum semua dugaan tindak korupsi yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula. "Kami mendesak Kapolda Maluku Utara segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terindikasi melibatkan Ahmad Hidayat Mus," kata Halik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dikabarkan memiliki kuda jenis Red Silenos. Kuda berbulu merah setinggi 153 sentimeter itu terkenal sebagai kuda mahal. Harganya mencapai Rp 500 juta. Ada juga mobil mewah jenis Land Cruiser Lexus dengan nomor polisi B-206-AHM.

BUDHY NURGIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Suasana salat Jenazah Haji Lulung di Masjid Al-Anwar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ikut hadir, Selasa 14 Desember 2021 / Khanifah Juniasari
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani


Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

12 November 2021

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

Pemprov Maluku meraih peringkat keenam dengan total nilai 76,58. Capaian tersebut meningkat dibanding 2020 sebelumnya yang masuk pada katagori " tidak informatif".


Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

10 Mei 2019

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih, Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin di Istana Negara, Jakarta, 10 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Jokowi memimpin Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dan wakilnya Al Yasin membaca sumpah jabatan.


Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Sejumlah penyidik Bareskrim Mabes Polri membawa dokumen dan seperangkat alat komputer usai menggeledah ruangan Komisi E DPRD DKI Jakarta, 27 April 2015. Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi UPS (Uninterruptable Power Supply). TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.


35 Kali Letusan, Jalur Pendakian Gunung Dukono Ditutup  

8 Juni 2017

Aktivitas Gunung Dukono yang terpantau mengeluarkan abuvulkanik Rabu 22 Maret 2017. Sumber Foto : Pos Pengamatan Gunung Dukono, Halmahera Utara -- Budhy Nurgianto
35 Kali Letusan, Jalur Pendakian Gunung Dukono Ditutup  

Gunung Dukono merupakan satu di antara tiga gunung api yang ada di daratan Pulau Halmahera.


Empat Gunung Berapi di Maluku Utara Berstatus Waspada

5 Juni 2017

Aktivitas Gunung Dukono yang terpantau mengeluarkan abuvulkanik Rabu 22 Maret 2017. Sumber Foto : Pos Pengamatan Gunung Dukono, Halmahera Utara -- Budhy Nurgianto
Empat Gunung Berapi di Maluku Utara Berstatus Waspada

Peningkatan aktivitas tiga gunung api tersebut bisa mengancam keselamatan jiwa masyarakat.


BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat  

30 Januari 2017

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat  

Indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan Maluku Utara mengalami sedikit peningkatan pada daerah perdesaan.


Proyek Hotel Pemprov Maluku Utara Mangkrak Diduga Dikorupsi

26 Januari 2017

TEMPO/ Machfoed Gembong
Proyek Hotel Pemprov Maluku Utara Mangkrak Diduga Dikorupsi

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya pengurangan volume pekerjaan sehingga menyebabkan kerugian negara.


Dana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M

24 Januari 2017

Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) serta Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani (kanan) saat meninjau panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Daruba, Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara, 5 April 2016. PLTS tersebut memanfaatkan energi matahari untuk meniadi energi listrik melalui photovoltaic module (green energy), berkapasitas 350 kWp, terdiri dari Modul Surya sebanyak 1348 unit, dan On Grid Inventer sebanyak 14 unit, untuk mengkonversi dari Pembangit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang kini digunakan di Kepulauan Morotai. ANTARA FOTO
Dana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M

Menurut Halid, jumlah ini dianggap normal.


Pemerintah Maluku Utara Terlilit Utang Rp 334 Miliar  

19 Desember 2016

Petugas memeriksa panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba, di Pulau Morotai, Maluku Utara, 6 April 2016. PLTS tersebut merupakan panel terbesar di Maluku Utara, yang dibangun pada tahun 2012. ANTARA/Yudhi Mahatma
Pemerintah Maluku Utara Terlilit Utang Rp 334 Miliar  

Posisi utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah menembus angka Rp 334 miliar atau setara dengan dua tahun anggaran pendidikan dan kesehatan.