TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengupayakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, menyatakan sedikitnya ada tiga langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi penggunaan konsumsi BBM bersubsidi.
"Menekan subsidi ini kan berbagai macam cara. Kami punya tiga program yang sedang dijalankan," kata Edy, di Plaza Centris, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2013. Ini langkah-langkah pemerintah:
Upaya pertama yang didukung oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, menurut dia, bakal menghemat konsumsi BBM bersubsidi hingga 1,2 juta kiloliter. Dalam beleid tersebut, BBM bersubsidi dilarang digunakan untuk kendaraan perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan pelayaran komersial.
Langkah kedua, kata Edy, pemerintah mengoptimalisasikan diversifikasi BBM ke gas. Dengan langkah ini, seluruh kendaraan dinas pemerintah dan juga transportasi umum dilarang menggunakan BBM bersubsidi. "Kendaraan umum dan taksi akan kami convert usahakan dengan gas. Kami sedang siapkan infrastruktur gas," ujarnya.
Sedangkan upaya ketiga dilakukan dengan pemerintah memperluas program konversi minyak tanah ke LPG di 10 provinsi. Saat ini, konsentrasi konversi minyak tanah ke LPG tak lagi di Pulau Jawa, melainkan ke Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. "Dengan konversi ke LPG ini, negara save hampir Rp 60 triliun dan di Jawa sudah zero subsidi minyak tanah sejak 2008 sampai 2012.”
Dengan tiga upaya tersebut, pemerintah berharap target konsumsi BBM tidak melebihi kuota 46 juta kiloliter. Untuk itu Kementerian Energi terus berkoordinasi bersama BPH Migas dan Pertamina untuk memantau bagaimana permintaan dan kondisi penyaluran kuota BBM bersubsidi.
ROSALINA
Terpopuler
Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi
Ramai-ramai Patok 'Kebun Binatang' Djoko Susilo
Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis
Sakit Hati, Tersangka D Bunuh Bos Servis Komputer
Jokowi Tak Persoalkan Hengkangnya 90 Perusahaan
Pengganti Pramono Edhie di Tangan Presiden
