Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPPU Panggil Dua Importir Bawang Siang Ini  

image-gnews
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. TEMPO/Amston Probel
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil dua importir bawang putih siang ini untuk mendapatkan informasi terkait dugaan adanya kartel. Dua importir yang dipanggil KPPU hari ini adalah PT Ridho Sribumi Sejahtera dan PT Lika Dayatama.

Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU Ahmad Junaidi mengatakan, pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB hari ini untuk membuktikan apakah kenaikan harga bawang putih akibat ketidakseimbangan supply demand atau memang ada unsur kesengajaan menahan barang. "Status importir yang kami panggil ini terlapor. Hari ini kami panggil hanya dua, nanti bertahap hingga 11 importir," kata Junaidi saat ditemui di KPPU, Jumat, 22 Maret 2013.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang dilakukan KPPU sebagai proses pengumpulan informasi dugaan adanya kartel bawang putih. Ia menyatakan, pemanggilan tidak terbatas pada 11 pelaku usaha saja, namun bisa bertambah. "Karena suplai bawang putih tidak sekadar masalah importasi, tapi menyangkut distribusi di dalam negeri.

Dugaan kartel akan diselidiki dari pembuktian apakah memang pasokan tidak memenuhi kebutuhan atau kelangkaan bawang sengaja diatur oleh importir dengan menahan proses distribusinya. "KPPU ingin membuktikan dua hal itu. Dan proses penyelidikan kami menuntut harus sampai ditemukan dua alat bukti," ujar Junaidi.

Menurut dia, penemuan kontainer bawang putih yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bisa menjadi pintu masuk jawaban penyelidikan yang dilakukan KPPU. Sementara ini, melonjaknya harga bawang putih diduga kuat karena ada perilaku kesengajaan menimbun barang secara bersama-sama.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengaku hanya menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih 3,11 persen dari total permohonan yang diajukan importir atau 160 ribu ton. Permohonan impor bawang putih periode Januari hingga Juni 2013 ternyata mencapai 5,137 juta ton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data Ditjen PPHP Kementerian Pertanian, ada 131 perusahaan yang mengajukan permohonan RIPH untuk 10 komoditas, yakni anggur, apel, bawang bombai, bawang merah, bawang putih, grape/pamelo, jeruk, jeruk mandarin, jeruk lemon, dan kelengkeng. Namun, ada tiga perusahaan yang tidak memenuhi syarat administrasi sehingga hanya 128 perusahaan yang mendapatkan RIPH untuk 10 komoditas tersebut dalam enam bulan pertama tahun ini.

Dalam RIPH bawang putih periode Januari-Juni 2013, hanya diizinkan impor 160 ribu ton atau 3,11 persen dari total permohonan 5,137 juta ton. Sedangkan RIPH bawang merah hanya diizinkan impor 60 ribu ton atau 1,26 persen dari total permohonan 4,77 juta ton.

ROSALINA

Berita Terpopuler:
Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP

Buyung dan Rizal Ramli Ikut Minta SBY Turun

Adnan Buyung Mengusulkan Pemilu Dipercepat

Ahmadinejad Nyaris Tertembak Pengawal Presiden AS

Aksi 25 Maret Bukan Kudeta, tapi...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

2 hari lalu

Presiden Jokowi  memberikan keterangan pers usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah,  pada Selasa, 26 Maret 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

Jokowi mengatakan harga beras di pasar tersebut terpantau sebesar Rp 13.000 per kilogram.


Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

3 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan skema pembayaran dengan Pinjol tidak diizinkan yang akan diikuti dengan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal di lapangan. TEMPO/Prima Mulia
Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

14 hari lalu

Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock
PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.


Beban Anggaran Makan SIang Gratis

29 hari lalu

Beban Anggaran Makan SIang Gratis

Program makan siang gratis dan susu gratis yang menyedot dana Rp 450 triliun per tahun bakal membebani APBN 2025.


BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

56 hari lalu

ilustrasi beras
BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

BPS mencatat kenaikan inflasi tahunan yang terjadi pada Januari 2024, yaitu 2,57 persen.


Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

27 Januari 2024

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

Ombudsman telah memeriksa mulai dari direktur jenderal, hingga sekretaris jenderal dalam kasus RIPH impor bawang putih.


Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

20 Januari 2024

Aktivitas bongkar muat  bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023. Adapun kebutuhan bawang putih secara nasional masih harus dipenuhi dari luar mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Tempo/Tony Hartawan
Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto buka suara soal dugaan adanya pungutan liar atau pungli dalam penerbitan rekomendasi impor bawang putih.


Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

18 Januari 2024

Pekerja tengah menata tumpukan bawang putih di salah satu agen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat 26 Mei 2023. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan mayoritas stok bawang putih di dalam negeri kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Jumlahnya disinyalir mencapai 95 persen. Tempo/Tony Hartawan
Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

Pusbarindo membantah temuan Ombudsman mengenai adanya pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH bawang putih.


Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

18 Januari 2024

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

Mentan Andi Amran Sulaiman, menjamin pemberian RIPH bawang putih pada 2024 akan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam rakortas.