Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kartel Bawang, KPPU Minta Penjelasan Pemerintah

image-gnews
Gudang yang digunakan kartel bawang di Kawasan Pergudangan Pluit, Jakarta, Jumat (22/3). TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Gudang yang digunakan kartel bawang di Kawasan Pergudangan Pluit, Jakarta, Jumat (22/3). TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Humas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ahmad Junaidi menyatakan, selain memanggil 11 importir bawang putih yang diduga melakukan kartel, Komisi juga akan secara resmi meminta keterangan pemerintah. "KPPU akan minta keterangan pemerintah, baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait kebenaran data, termasuk data importir yang mendapat izin impor," katanya saat ditemui di kantor KPPU, Jumat, 22 Maret 2013.

Menurut dia, dugaan kartel bukan hanya dicurigai dilakukan oleh para pelaku usaha, tetapi juga bisa terjadi akibat kebijakan dan sistem distribusi dan persoalan administrasi yang diatur pemerintah. "Karena bawang harga sudah naik sejak Desember dan paling parah bulan ini di Malang sampai tembus harga Rp 100 ribu.”

Pemerintah akan diminta keterangan sebagai regulator yang mengeluarkan izin impor dan menetapkan kuota impor bawang putih. Sebagai pihak yang paling tahu bagaimana mengukur pasokan dan kebutuhan sebelum menentukan kuota impor, menurut dia, adalah pemerintah.

KPPU, ujar dia, tengah mencari jawaban dan pembuktian apakah komoditas bawang putih dikartel sehingga menyebabkan harga melambung. Dugaan sementara, kata dia, harga bawang putih naik karena ada kesengajaan penahanan barang di pelabuhan.

Hasil dugaan ini didapat setelah tim KPPU melakukan kunjungan langsung ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kamis pekan lalu. Dalam kunjungan itu, tim KPPU mendapati adanya ratusan kontainer bawang putih yang tidak segera dilepas ke dalam negeri.

"Itu temuan awal. Nanti kami akan minta keterangan pemerintah duduk persoalan administrasinya. Jangan-jangan izinnya memang sudah lengkap, tapi sengaja tidak dikeluarkan barangnya," ujar Junaidi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menambahkan, KPPU juga terus memantau perkembangan harga bawang putih untuk melihat apakah indikasi kartel juga menyebabkan harga turun secara drastis. "Harga bawang putih murah sebenarnya bagus untuk konsumen, tapi tetap kami harus teliti agar tidak ada kartel," katanya.

Selain menyelidiki dugaan kartel bawang putih, KPPU juga tengah mencari bukti adanya kartel daging sapi dan suku bunga. Namun, hingga kini KPPU belum merampungkan hasil penyelidikan terhadap dua hal tersebut.

ROSALINA

Berita terpopuler lainnya:
Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi

Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

Ibas Siap Diperiksa, Ini Jawaban KPK

Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP

Rahasia Model Brasil Langsing Usai Melahirkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

2 hari lalu

Presiden Jokowi  memberikan keterangan pers usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah,  pada Selasa, 26 Maret 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

Jokowi mengatakan harga beras di pasar tersebut terpantau sebesar Rp 13.000 per kilogram.


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

5 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


Beban Anggaran Makan SIang Gratis

29 hari lalu

Beban Anggaran Makan SIang Gratis

Program makan siang gratis dan susu gratis yang menyedot dana Rp 450 triliun per tahun bakal membebani APBN 2025.


BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

56 hari lalu

ilustrasi beras
BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

BPS mencatat kenaikan inflasi tahunan yang terjadi pada Januari 2024, yaitu 2,57 persen.


Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

27 Januari 2024

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

Ombudsman telah memeriksa mulai dari direktur jenderal, hingga sekretaris jenderal dalam kasus RIPH impor bawang putih.


Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

20 Januari 2024

Aktivitas bongkar muat  bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023. Adapun kebutuhan bawang putih secara nasional masih harus dipenuhi dari luar mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Tempo/Tony Hartawan
Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto buka suara soal dugaan adanya pungutan liar atau pungli dalam penerbitan rekomendasi impor bawang putih.


Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

18 Januari 2024

Pekerja tengah menata tumpukan bawang putih di salah satu agen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat 26 Mei 2023. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan mayoritas stok bawang putih di dalam negeri kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Jumlahnya disinyalir mencapai 95 persen. Tempo/Tony Hartawan
Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

Pusbarindo membantah temuan Ombudsman mengenai adanya pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH bawang putih.


Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

18 Januari 2024

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

Mentan Andi Amran Sulaiman, menjamin pemberian RIPH bawang putih pada 2024 akan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam rakortas.


Terpopuler: Mahfud MD Sebut Belum Ada Tersangka Baru Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Jakarta Naikkan Pajak Diskotek Cs Jadi 40 Persen

18 Januari 2024

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kanan) saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 11 April 2023. Rapat tersebut membahas tentang laporan hasil rapat Komite Nasional TPPU terkait perkembangan isu transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan dengan nilai Rp349 triliun. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Terpopuler: Mahfud MD Sebut Belum Ada Tersangka Baru Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Jakarta Naikkan Pajak Diskotek Cs Jadi 40 Persen

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan masa tugas Satgas TPPU sudah berakhir.


Mentan Amran Sulaiman Buka Suara soal Wajib Tanam Bawang Putih

17 Januari 2024

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada sejumlah pewarta usai membuka kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian Nasional 2023 di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 6 November 2023. ANTARA/Moh Ridwan
Mentan Amran Sulaiman Buka Suara soal Wajib Tanam Bawang Putih

Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa wajib tanam merupakan niat baik untuk meningkatkan produksi dalam negeri.