TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono masih enggan memberikan izin bagi Komisi Hak Asasi Manusia untuk memeriksa 11 anggota Komando Pasukan Khusus yang diduga menyerang Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Panglima juga belum memberikan peluang bagi Komisi untuk membuktikan kejanggalan penyerangan Cebongan.
"Sementara selesai. Nanti beliau (Komnas HAM) akan mengikuti perkembangan dalam proses di pengadilan. Di situ akan diikuti apakah keganjilan tadi benar atau tidak," kata Agus Suhartono di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Selasa, 9 April 2013.
Panglima berkukuh sudah ada kesepakatan Komisi Hak Asasi dengan TNI soal proses hukum para tersangka. Menurut dia, dalam pertemuan di Mabes TNI beberapa waktu lalu, Komisi sudah menerima dan mengerti penjelasannya dan penjelasan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie. "Misalnya, ada yang bilang jumlahnya 20 atau 11 atau 14 orang. Sama saja," kata Agus.
Agus juga menilai, setiap orang atau kelompok boleh saja memberikan pendapat dan dugaan. Akan tetapi, mengenai fakta yang terjadi, menurut dia, harus diserahkan dalam proses persidangan dan pemeriksaan. "Nantinya akan berkembang dari situ."
Komisi Nasional HAM sendiri berkukuh untuk tetap menjalankan investigasi meski tim TNI AD yang dipimpin Brigadir Jenderal Unggul Yudhoyono sudah memberikan hasil penyelidikannya (baca: tiga anggota Kopassus turun gunung untuk serang Cebongan). Komnas HAM berkukuh bahwa dalam kasus ini, pengakuan 11 anggota Kopassus belum cukup jika tidak disertakan bukti kuat. Lihat kejanggalan kasus Cebongan versi Komisi Hak Asasi di sini.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita lainnya:
3 Fakta Kapolda DIY Kontak Pangdam Sebelum Insiden
SBY: SMS Saya ke Anas Tidak Dibalas
Kisah Penjaga Mayat yang Memandikan Nurdin M Top
SBY Sudah Menduga Penyerang Cebongan Kopassus
SBY: Kami Menyayangi Anas Urbaningrum
Agustus, SBY Bakal Ganti Kapolri dan Panglima TNI
