Komnas HAM: Satpol PP Bekasi Tak Paham Prosedur

Komnas HAM: Satpol PP Bekasi Tak Paham Prosedur

Sejumlah anak membentangkan poster di depan gereja HKBP Tamansari, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/3). ANTARA/Paramayuda

TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM semakin yakin pembongkaran Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Taman Sari, Setu, Bekasi, oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tak sesuai prosedur. Alasannya, perwakilan Bupati Bekasi Neneng Hasanah yang datang ke Komnas HAM justru meminta pencerahan. (Baca: Dipanggil Komnas HAM, Bupati Bekasi Mangkir)

"Mereka tak paham prosedur untuk pembongkaran rumah ibadah. Mereka pada akhirnya justru meminta pencerahan ke kami," ujar Wakil Ketua I Komnas HAM Imdadun Rahmat kepada Tempo, Selasa, 9 April 2013.

Imdadun mengatakan, awalnya mereka mengharapkan kehadiran langsung dari Bupati Bekasi pada 5 April lalu. Namun, yang hadir justru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Yayan Yuliana dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi Beni Saputra sebagai perwakilan.

Karena yang hadir adalah pihak teknis, Imdadun mengatakan, pihaknya mengubah pertemuan tersebut menjadi pembahasan teknis pembongkaran. Dan, setelah teknis pembongkaran digali, baru disadari bahwa perwakilan teknis ini tak paham prosedur.

"Sebagai contoh, mereka tak tahu bahwa status bangunan rumah ibadah dengan rumah biasa itu berbeda. Bangunan biasa, jika tak punya IMB, bisa langsung dibongkar. Rumah ibadah tak bisa diperlakukan sama," ujar Imdadun.

Imdadun berkata, dalam kasus pembongkaran rumah ibadah, seharusnya ada mediasi dulu antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju akan keberadaan rumah ibadah terkait. Dari situ, dicari titik temu. Jika tak ditemukan titik temu, Pemda turun tangan. Maksudnya, mereka ikut terlibat dalam mediasi. Tujuannya agar hasil keputusan bisa berimbang dan bebas diskriminasi. (Baca: Mediasi Soal Gereja HKBP Setu Bekasi, Buntu)

"Kalau dengan Pemda juga gagal, ya dibawa ke pengadilan. Kalau pengadilan negeri sudah memutuskan untuk melakukan pembongkaran, baru Satpol PP bertindak,” ujarnya sambil berkata hal ini sudah diatur dalam SKB 3 Menteri.

Meski melihat perwakilan Bupati ini tak paham prosedur, Imdadun mengatakan, pihaknya tetap membutuhkan penjelasan langsung dari Bupati. Ia pun mengatakan, pihaknya siap melakukan pertemuan di luar kantor Komnas HAM.

Ketika ditanya apa reaksi perwakilan ketika mengetahui mereka tak paham betul prosedur, Imdadun berkata," Ya, mereka minta pencerahan. Mereka ternyata cukup terbuka menerima masukan."

Sebagaimana diketahui, pada 22 Maret lalu, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyegel dan membongkar bangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Adapun alasan dari penyegelan itu adalah gereja dikatakan tidak punya IMB atau izin mendirikan bangunan. Selengkapnya soal berita penyegelan gereja klik di sini.

ISTMAN MP

Berita Lainnya:

Fakta-fakta Tentang Mendiang Margaret Thatcher
Kasus Cebongan, TNI AD Tolak Peradilan Koneksitas
Margaret Thatcher, PM Wanita Pertama Inggris Wafat
Video Polisi Bali Terpopuler YouTube Pekan Ini
Margaret Thatcher Tanya 'Siraman' ke Soeharto

Komentar (3)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Siapa sich itu yang bikin prosedurnya... tau gak sich... Kalau gak tau ya belajar lagi lach sama konsultannya. Atau belajar sama saya, biar saya training. Kalau gak bisa kerja jadi kepala satpol PP ya mundur saja, prosedur aja gak tau, itulah Indonesia, mau jadi kepala padahal sitem kerja aja gak tau.
0
1
Di negri ini lebih gampang ngurus izin karaoke atau diskotik daripada izin untuk mendirikan Gereja atau rumah ibadah kaum minoritas. Nah...dari sini aja udah ketahuan negara dijalankan oleh para manusia2 yg moral & otakx spt apa. Jangan mimpi indo bakal jadi negara maju, isinya aja mayoritas masih berotak primitif.
0
2
Rakyat Bekasi, kalian harus mengerti. tindakan2 yang dilakukan pemkot bekasi hanyalah utk menutupi kelemahan2 mereka yang ada. cara menyegel rumah ibadah adalah hal yang mudah. cara mengurangi korupsi, memperbaiki infrastruktur, mengurangi kemacetan ato mengatasi banjir yang selalu datang di setiap musim hujan. itu semua adalah hal yang enggan dilakukan oleh mereka. jadi masalah rumah ibadah di kedepankan. yang penting menyenangkan salah satu pihak & bagian operational & administrasi mereka tidak diganggu gugat. coba cek pendapatan & pengeluaran kas setiap tahunnya. pasti ada banyak kekurangan yang harus di benahi. jadi Rakyat bekasi kita harus sadar dan membuka mata hati nurani kita supaya jangan di adu domba lagi oleh mereka yang haus akan kekayaan & kuasa untuk diri mereka sendiri. ayo fokuskan ke hal2 yang lebih utama - korupsi, pengangguran, kemacetan, & banjir.
Wajib Baca!
X