TEMPO.CO, Banyuwangi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana membentuk desa-desa tangguh tanggap bencana. Sebanyak 64 desa tangguh tanggap bencana yang tersebar di 32 provinsi akan siap diluncurkan tahun ini. "Semua provinsi ada, kecuali DKI Jakarta," kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Muhtaruddin, di Banyuwangi, 10 April 2013.
Program desa tangguh tanggap bencana, kata Muhtaruddin, dikhususkan untuk desa yang berpotensi mengalami bencana puting beliung, longsor, banjir, dan kekeringan. Tujuan pembentukan desa tangguh tanggap bencana, katanya, untuk menyiapkan masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Kesiapan itu diwujudkan dalam dokumen penanggulangan bencana. "Dokumen tersebut berlaku lima tahun," kata dia.
Ada sembilan program yang harus dilakukan oleh setiap desa tangguh tanggap bencana, yakni analisis resiko dengan membuat peta ancaman, kerentanan, dan kapasitas; mendirikan forum relawan; rencana aksi komunitas, rencana kontijensi desa; membuat jalur evakuasi, dan jalur ekonomi untuk pembiayaan pasca bencana.
BNPB, kata Muhtaruddin, menggelontorkan anggaran Rp 195 juta per desa. Rinciannya, Rp 140 juta untuk membuat dokumen penanggulangan bencana dan sisanya dipakai untuk biaya sosialisasi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, Achmad Wiyono, mengatakan Banyuwangi masih merintis desa tangguh. Hal ini disebabkan BPBD sendiri baru berdiri empat bulan lalu.
Banyuwangi, kata dia, baru bisa membentuk desa tangguh pada tahun depan. Beberapa desa yang dirintis berada di Kecamatan Songgon, Pesanggaran, dan Rogojampi. "Masih kami petakan, mana desa paling siap," kata dia.
IKA NINGTYAS
