Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Geledah Berkas Banding Kasus Bansos  

image-gnews
Aksi menuntut pengusutan penyaluran dana Bantuan Sosial di Sulawesi Selatan. TEMPO/Iqbal Lubis
Aksi menuntut pengusutan penyaluran dana Bantuan Sosial di Sulawesi Selatan. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Lima penyidik Komisi Pemberantasa Korupsi memeriksa berkas banding perkara kosupsi dana Bantuan Sosial Kota Bandung 2009-2010 di Pengadilan Tinggi Bandung, Rabu 10 April 2013. Perkara korupsi dengan 7 terdakwa pegawai Pemkot Bandung itu diputus di pengadilan tingkat banding beberapa waktu lalu.

"Mereka memeriksa berkas terkait perkara Bansos antara lain di ruangan hakim para anggota Majelis Hakim-nya," ujar Mulyono, panitera Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, Bandung itu, Rabu petang 10 April 2013. Majelis perkara Bansos itu terdiri dari hakim ketuanya, WIwik Widijastuti Sutowo serta hakim anggota, Pasti S. Sinaga dan Fontian Munzil (adhoc).

Sejatinya, menurut Mulyono, Pengadilan Tinggi sudah menyerahkan semua berkas terkait kasus korupsi Bansos ke kantor KPK beberapa waktu lalu. "Kalau sekarang dari KPK periksa lagi di sini kenapa, itu saya nggak tahu," kata dia di kantornya. 

Mulyono juga menyebutkan bahwa Majelis Banding pimpinan Wiwiek sudah memutus perkara korupsi dana Bansos pada 26 Maret 2013 lalu. Berkas putusan kasus itupun sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama.

"Hukuman ketujuh terdakwanya diperberat oleh Majelis banding. Terdakwa bendahara divonis 3 tahun penjara sedangkan 6 terdakwa lainnya diputus 2,5 tahun penjara,"kata Mulyono. Seperti diketahui, di pengadilan tingkat pertama di PN Tipikor Bandung, Desember 2012, ketujuh terdakwa divonis rata 1 tahun penjara. 

Ketujuh terdakwa adalah Eks Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Rochman dan Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, Ajudan Walikota Bandung Yanos Septadi, Ajudan Sekretaris Daerah Luthfan Barkah, serta staf keuangan Firman Himawan, serta kuasa bendahara umum Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain rumah Hakim Setyabudi dan Toto Hutagalung, tim penyidik KPK juga menggeledah beberapa ruangan di Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, Bandung, di Jalan Surapati, Rabu petang, 10 April 2013. Tim lebih dari 5 orang ini tiba di lokasi dengan menumpang dua Kijang Innova perak B-1184-SKW dan B-1893-UFR dan satu mobil lain sekitar pukul 15.30 WIB. 

Tim antara lain menggeledah dan memeriksa berkas di lantai 2 gedung. Gerakan mereka terpantau dari tayangan CCTV meja resepsionis di lantai 1. Saat Tempo menonton, terpantau seorang petugas KPK tengah memeriksa dokumen di meja panjang yang terdapat di ruang sidang. 

"Pemeriksaan berkas disaksikan Ketua Pengadilan Tinggi dan pejabat lain,"kata Mulyono. Ketua Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Bandung, Jawa Barat adalah Hakim Marni Emmy Mustafa.

ERICK P. HARDI
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Tersangka Direktur Utama PT Mahkota Negara Marisi Matondang (tengah). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Dok. TEMPO
Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, 19 Oktober 2016. Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU). ANTARA FOTO
Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.