TEMPO.CO, Paris - Kontroversi seputar pemakaian jilbab atau hijab muncul kembali di Prancis pada pekan ini setelah Pengadilan Kasasi Prancis menganulir gugatan seorang perawat muslim yang dipecat dari pusat penitipan anak karena dia menolak menanggalkan jilbabnya.
Selanjutnya, keputusan pengadilan menciptakan badai api di Prancis membuat Presiden Francois Hollande memperluas dasar hukum agar supaya pemakaian simbol-simbol agama terkemuka (Islam) tetap dilarang di sekolah swasta.
Keinginan Hollande mendapatkan dukungan dari para politisi Prancis. "Muslim di sini (menjadi) warga negara Prancis juga dan kami bangga dengan kehadiran mereka namun saya setuju dengan presiden mengenai penegakan hukum yang melarang pemakaian jilbab," kata anggota parlemen dari Partai Sosialis, Olivier Four, kepada Al Arabiya.
Sementara itu, kelompok wanita muslim berjilbab terus menerus menyuarakan masa depannya bila tetap memakai jilbab di Prancis. Souad, seorang mahasiswa pascasarjana asal Aljazair, khawatir pembatasan pemakaian jilbab dapat mempengaruhi dirinya mendapatkan peluang kerja di masa depan.
"Saya dapat bekerja di lembaga publik dan sekarang saya tidak bisa bekerja di lmbaga swasta. Bagaimana dengan masa depan saya? menurut saya ini adalah sebuah bencana hukum," katanya.
Presiden Dewan Agama Islam Prancis, Mohammed Moussaoui, memperingatkan dampak dari undang-undang baru yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi namun dia tetap meminta umat Islam tetap tenang.
"Keseimbangan kehidupan beragama kita adalah bebas dan bermartabat. Dis aat yang sama kita harus menghindari provokasi dari luar," ujar Moussa.
Pada Februari 2012 lalu, Prancis mendenda enam perempuan muslim sebesar 35 euro (Rp 420 ribu) karena mengenakan niqab--pakaian penutup seluruh tubuh kecuali kedua mata. Menurut Menteri Dalam Negeri Claude Gueant, Prancis menerapkan hukum secara ketat sejak peraturan tersebut diberlakukan April tahun lalu.
AL ARABIYA | CHOIRUL
