TEMPO.CO, Jeddah - Mahfud MD mengapresiasi langkah politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga akan menggelar konvensi dalam rangka mengusung Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden.
"Hanya saja, saya belum berpikir soal ikut atau tak ikut konvensi itu. Karena saya masih menganalisis dan menghitung peluang secara komprehensif," ungkapnya, di sela melaksanakan ibadah umroh, di Jeddah, Kamis 11 April 2013.
dia mengatakan, perlu menganalisa terlebih dulu, apakah erlu ikut atau tidak. "Karena, ikut (konvensi) tanpa mengkalkulasi dulu itu bisa konyol," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rilisnya itu.
Bagi Mahfud, konvensi yang digagas PPP dan primary election Partai Demokrat sejatinya memiliki arti yang sama, yakni membuka peluang calon alternatif (diluar kader parpol) untuk diusung sebagai Capres atau Cawapres.Bedanya, Primary Election (PD) menyaring kandidat presiden dengan menggunakan pendapat publik sehingga parpol hanya menjadi penyeleksi dengan menentukan syarat-syarat calon dan menyelenggarakan penentuan pendapat publik itu.
Sementara, kata Mahfud, dalam konvensi bisa dilakukan dengan pemilihan yang dilakukan internal pengurus parpol secara bertingkat untuk kemudian diseleksi ditingkat nasional dengan menghitung dukungan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) terhadap masing-masing kandidat. "Jadi, di dalam konvensi yang memberi suara adalah DPW dan DPC-DPC, sedangkan di dalam primary election yang menentukan adalah publik," ujarnya.
Secara teknis, menurut dia, konvensi masih rawan terjadinya money politics, karena suara wilayah maupun cabang berpotensi ditransaksikan. Sebab, DPW dan DPC memiliki peran yang sangat menentukan dalam seleksi calon dalam konvensi tersebut. "Misalnya dalam suatu Rakornas, suara wilayah atau cabang itu lebih mudah dibeli agar Cabang dan Wilayah menyebut nama tertentu dengan harga 100 juta," urai Mahfud.
ANTO
Topik Terhangat:
Sprindik KPK | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas
Berita lainnya:
Buat Akun Twitter, SBY Belum Targetkan Followers
Spanduk Pro-Kopassus Bertebaran di Yogyakarta
Aktif di Twitter, Ini Pesan Anggota DPR untuk SBY
Pargono Terus Meneror, Asep Hendro Pasrah
