TEMPO.CO, WASHINGTON DC – Kelompok militan Afganistan diduga mendapatkan kontrak dan dana dari Pemerintah Amerika Serikat akibat kelalaian administratif dan kesalahpahaman soal hukum pemberantasan korupsi.
Hasil audit dari inspektur jenderal rekonstruksi Afganistan, John F. Sopko mengatakan kelemahan merusak prosedur pengetatan Departemen Pertahanan 2012 untuk mematuhi hukum federal baru yang bertujuan mencegah militant mendapatkan pembayran kontrak AS. Sopko mengatakan kontrak pemerintah senilai hampir US$ 2 miliar diberikan pada tahun 2012, namun dia tidak tahu berapa banyak uang yang berada dalam bahaya.
Militer AS memperkirakan lebih dari US4 360 juta berakhir di tangan Taliban dan elemen kriminal di Afganistan selama satu dekade terakhir, menurut data Associated Press 2012.
Sopko mengatakan audit terbaru mendeteksi kelemahan dalam ketentuan bahwa Kongres menambahkan tahun lalu dalam otoritasi undang-undang pertahanan. Ketentuan tersebut memberikan otoritas kepada Departemen Pertahanan, untuk membatasi, menghentikan atau membatalkan setiap kontrak dengan individu atau organisasi yang menentang AS atau pasukan koalisi di Afganistan.
Sopko menyatakan hasil auditnya menemukan bahasa di beberapa kontrak tidak berisi ketentuan baru, yang secara hukum penting untuk mencegah kontrak diberikan kepada militan. Dalam beberapa kasus, militer mengontrak otoritas yang tidak memiliki data terbaru militan dan para pendukungnya.
Dalam kesaksian di hadapan Komite Dewan Perwakilan Rakyat AS, Sopko mengungkapkan sebuah contoh, pejabat militer mengabaikan informasi rahasia yang memungkinkan mereka membatalkan kontrak yang diperoleh militan Afganistan dan pendukungnya. Sopko mengatakan pejabat militer gagal menghalangi kontraktor yang terkait dengan jaringan Haqqani, Taliban dan atau Al Qaeda karena mereka mengabaikan dokumen-dokumen yang tersedia di ruangan khusus berisi material rahasia.
“Mereka tampaknya tidak membaca, tidak memberi waktu untuk berjalan ke ruangan dan membaca lampiran rahasia,” kata Sopko. Ketika dia mendesak pejabat militer untuk membatalkan kontrak itu, mereka menolak. “Mungkin lebih mudah menggunakan serangan pesawat tak berawak untuk menghentikan seseorang agar tidak menandatangani kontrak dengan pemerintah AS,” kata Sopko. Dia mengatakan daftar para tersangka kontraktor telah diserahkan kepada dewan.
AP | NATALIA SANTI
