Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Purnomo: Tak Ada Pelanggaran HAM Cebongan

image-gnews
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro. TEMPO/Dasril Roszandi
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta--Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menegaskan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam penyerangan dan penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Sebab dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 dan nomor 26 tabun 2000 tentang hak asasi, tidak ditemukan pelanggaran.

"Dalam UU no 26 itu kan pelanggaran HAM berat berupa genosida, penghilangan nyawa sistematik terencana berdasar kebijakan pemerintah, ini (Cebongan) kan tidak," kata Purnomo dalam acara temu Forum Pemimpin Redaksi Media Massa di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 18 April 2013.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kemenhan, Brigadir Jenderal Nur Azizah menambahkan untuk penerapan UU nomor 39 tahun 1999 juga tidak ditemukan pelanggaran hak asasi. Sebab tindakan pemukulan, penganiayaan, hingga pembunuhan yang dilakukan sembilan anggota Komando Pasukan Khusus di Cebongan tergolong tindak pidana.

Dalam pasal 1 angka ke 6 Undang-undang nomor 39 tahun 1999, penganiayaan dan pembunuhan di Cebongan baru bisa disebut pelanggaran hak asasi bila dibiarkan dan tidak diusut secara hukum. "Tapi ini sudah diusut secara hukum militer, jadi tidak termasuk pelanggaran hak asasi," kata Nur Azizah pada waktu yang sama.

Dia berpendapat Komisi Nasional HAM baru bisa mengusut pelanggaran hak asasi bila kejadian di Cebongan tidak diusut secara hukum. Sehingga untuk kejadian di Cebongan, Komnas hanya bisa melakukan pemantauan. "Mereka tidak bisa panggil-panggil orang (memeriksa) karena tidak ada pelanggaran HAM."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal Agus Sutomo juga menegaskan tak ada pelanggaran hak asasi dalam penyerangan Lapas Cebongan pada 23 Maret lalu. Agus menyebut hanya terjadi pelanggaran anggota. Danjen Kopassus menyebut hasil investigasi dan penyidikan tidak ditemukan bukti pelanggaran hak asasi.

Kamis, 4 April lalu, Kepala Tim Investigasi TNI AD, Brigadir Jenderal TNI, Unggul Yudhoyono mengakui sembilan anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah terlibat dalm aksi penembakan di Lapas Cebongan. Ada dua anggota Kopassus yang berusaha mencegah dan menggagalkan aksi sembilan teman mereka. Tim investigasi TNI AD menyebut anggota Kopassus berinisial U sebagai penembak keempat tahanan Polda Yogyakarta. Simak penyerangan di Lapas Cebongan Sleman di sini.

INDRA WIJAYA

Topik Terhangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Kasus Cebongan

Baca juga:

EDISI KHUSUS Tipu-Tipu Jagad Maya

FBI Tangkap Pengirim Surat Beracun ke Obama

Kena Gusur, Warga Waduk Pluit Marah pada Jokowi

Penertiban Pasar Minggu Ricuh, 1 Orang Tewas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

3 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

Panglima TNI Agus Subiyanto mengangkat Mayjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kabais TNI yang baru. Ini profil anak buah Prabowo di Kemenkahn.


Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

4 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100 untuk kerja Kemenhan di bawah Prabowo saat debat capres lalu. Sampai sekarang masih diungkit Prabowo.


Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

22 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

Menteri ATR/BPN AHY bertemu dengan Menhan Prabowo di kantor Kemhan kemarin. AHY mengatakan pertemuan itu untuk mengucapkan selamat ke Prabowo.


Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

24 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

Situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian diduga mengalami peretasan pada Minggu, 3 Maret 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

44 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi suap dalam pembelian jet tempur termaksud di Kementerian Pertahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi sebelum melaporkan kasus itu ke KPK.


Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

46 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

Junta Myanmar mulai memberlakukan wajib militer bagi semua warga sipil di Myanmar pada batas usia tertentu.


Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

47 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

Nilai 11 dari 100 terus diulang dan disampaikan Prabowo di berbagai kesempatan kampanye. Terakhir, disebut saat Kampanye di GOR Delta Sidoarjo kemarin


Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

51 hari lalu

Truk bantuan kemanusiaan mengantri untuk diperiksa di penyeberangan Kerem Shalom, di perbatasan antara Israel, Gaza dan Mesir dalam gambar diam yang diambil dari video yang dirilis 12 Desember 2023. COGAT melalui X/Handout melalui REUTERS
Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

Angkatan Udara Yordania dan Belanda pada Senin melakukan penerjunan kedua bahan bantuan kemanusiaan mendesak ke Gaza utara dalam waktu 24 jam.


Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

56 hari lalu

Ilustrasi Bendera Cina dan Bendera Amerika Serikat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menambahkan daftar nama-nama perusahaan asal Cina yang diduga bekerja dengan militer Cina.


Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

28 Januari 2024

Strip amunisi senapan mesin saat latihan militer anggota Batalyon Siberia dari Legiun Internasional Angkatan Bersenjata Ukraina, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di lokasi yang dirahasiakan di wilayah Kyiv, Ukraina 13 Desember 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenk
Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

Dinas keamanan Ukraina, SBU mengungkap skema korupsi dalam pembelian senjata oleh militer sebesar US$40 juta atau Rp631 miliar.