indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Ongkos Politik Tinggi, Korupsi Diperkirakan Marak

Ongkos Politik Tinggi, Korupsi Diperkirakan Marak

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni kamil Manik (kiri) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menyatakan, tingginya biaya politik Pemilu 2014 bakal berdampak pada korupsi politik di Indonesia. Ongkos politik, kata Hanta, wajib dibatasi dan dipantau oleh pemerintah.

“Banyak motif yang melatarbelakangi calon anggota legislatif mau menggelontorkan uangnya. Mereka paham partai butuh uang banyak,” ujar Hanta kepada Tempo, Ahad, 21 April 2013. Tidak sedikit dari calon anggota legislatif yang berharap uangnya kembali. “Namun ada juga yang ingin mendapatkan akses lebih atas kekuasaan dan status sosial.”

Persepsi partai politik yang mementingkan popularitas dan modal otomatis bakal menihilkan kesempatan calon-calon potensial yang memiliki integritas dan visi-misi jelas. “Untuk itu pemerintah harusnya membatasi dana kampanye. Karena biaya politik tinggi bakal meningkatkan political cost dan juga memunculkan money politics,” kata Hanta.

“Jika partai lebih mementingkan calon-calon populer dan bermodal besar, citra DPR sulit untuk diperbaiki,” ujar Hanta. Pemerintah wajib memperbaiki sistem politik agar lebih terbuka. Menurut Hanta, partai politik saat ini tidak lagi terbuka terhadap calon-calon anggota legislatif.

Calon dari berbagai partai itu pernah disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Sejumlah legislator yang kerap dikaitkan dengan berbagai kasus dugaan korupsi kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum 2014.

Partai-partai besar kembali mengandalkan mereka, seperti Mahyudin (Demokrat), yang disebut-sebut mengetahui kasus dugaan korupsi proyek Hambalang; Setya Novanto (Golkar) dalam kasus PON Riau; serta Wayan Koster (PDI Perjuangan) dalam kasus anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

SUBKHAN

Berita Terpopuler
Inilah Formatur Baru Partai Demokrat

Kader PDIP Diminta Tak Terprovokasi Penyerangan

Curahan Hati Ibu Tersangka Bom Boston


Topik Hangat:
Ujian Nasional
| Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya | Prahara Demokrat

Komentar (2)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
..... BAGAIMANA CARANYA AGAR MASA KAMPANYE DAPAT DIPERPENDEK, TIDAK TERLALAU LAMA, YANG MENGUNDANG MASING-MASING CALON UNTUK MEMERAS KERINGAT DAN KANTONG UNTUK BERKAMPANYE? PROSEDUR PENCALONAN (ADA DCS, KEMUDIAN DCT) HANYA MEMPERPANJANG WAKTU SAHAJA. MEMPERPENDAK MASA KAMPANYE, MEMPERKECIL KESEMPATAN JOR-JORAN DALAM PENGELUARAN. SALAM DARI RIAU
0
1
"Demokrasi elitis.." Wujudkan Pendidikan yang ilmiah, Demokratis dan Mengabdi kepada rakyat!! "Akses harus demokratis Kurikulum harus ilmiah Output harus mengabdi kepada rakyat" www.soearamassa.tk
Wajib Baca!
X