Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Indikasi Korupsi Ujian Nasional  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Siswa penyandang cacat tuna netra mengerjakan soal Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa - A Pembina Tingkat Nasional kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Senin (22/4). Sebanyak 131.881 siswa Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta mengikuti ujian nasional (UN) 2013 diantaranya 91 siswa SMPLB yang digelar hingga Kamis (25/4) mendatang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Siswa penyandang cacat tuna netra mengerjakan soal Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa - A Pembina Tingkat Nasional kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Senin (22/4). Sebanyak 131.881 siswa Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta mengikuti ujian nasional (UN) 2013 diantaranya 91 siswa SMPLB yang digelar hingga Kamis (25/4) mendatang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menolak jika ujian nasional tahun ini disebut kacau, terutama untuk Sekolah Menengah Atas.

Menurut dia, ujian nasional tidak kacau tapi hanya ditunda pelaksanaanya. "Kalau kacau artinya kami tidak bisa melaksanakan ujian nasional," kata Nuh di kantornya, kemarin.

Menurut Nuh, pelaksanaan ujian nasional SMA hanya digeser harinya karena alasan teknis. Dia yakin hasilnya tetap bisa dipertanggungjawabkan.

Terlepas dari kendala teknis penyelenggaraan ujian nasional, sedikitnya ada tiga kejadian yang membuat publik bertanya-tanya apakah ada indikasi korupsi terkait kisruh ujian nasional ini. Berikut dugaannya:

1. Pembengkakan anggaran
Kementerian Keuangan sempat memblokir anggaran ujian nasional karena mengalami pembengkakan sekitar Rp 100,8 miliar. Kementerian Pendidikan hanya mengajukan dana Rp 543,2 miliar lalu membengkak menjadi Rp 644 miliar.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan, Khairil Anwar Notodiputro mengatakan sejak awal kementerian pendidikan mengajukan anggaran sebesar Rp 644 miliar. Adapun Menteri Nuh mengaku tak tahu-menahu ihwal pembengkakan anggaran ujian nasional ini.

Selanjutnya: Perubahan biaya pembuatan soal dan jumlah peserta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

24 Agustus 2022

Siswa saat menjalani Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dengan menerapkan prokes ketat  di SD Negeri Cipayung 03, Jakarta,Kamis 18 November 2021. ANBK adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter), kualitas proses belajar-mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. TEMPO/Subekti.
Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).


Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

9 April 2022

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. ANTARA/Dhoni Setiawan
Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

Mohammad Nuh mengatakan, jika jurnalis bisa memberikan jalan bagi wakaf di Indonesia, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu.


Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

21 Desember 2021

Dewan Pers. ANTARA
Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

Salah satu calon anggota Dewan Pers yang dipilih oleh badan pekerja ialah Azyumardi Azra.


Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

31 Maret 2021

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menunjukkan surat pengajuan laporan dugaan penganiayaan di Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Redaksi Tempo dan Lembaga Bantuan Pers (LBH) Pers resmi mengadukan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atas dugaan penganiayaan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

Dewan Pers mengingatkan kepada semua unsur pers agar berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk profesionalitas.


Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

11 September 2020

Kiri ke kanan, Kemal Gani (Forum Pimpinan Redaksi), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangarepan, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, saat mengumumkan persemian task force media sustainability, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

Dewan Pers merilis laporan hasil survei terkait Indeks Kebebasan Pers atau IKP di 34 provinsi selama rentang waktu 5 tahun berturut-turut.


Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

1 September 2020

Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. REUTERS | Rafael Marchante
Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

Beberapa survei Dewan Pers tentang isu akses dan perlindungan penyandang disabilitas menunjukkan angka yang cukup rendah.


KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

9 Januari 2019

Anak-anak pengungsi korban Tsunami Selat Sunda membaca doa dalam kegiatan Istighosah di pengungsian Labuan, Pandeglang, Banten, 31 Desember 2018. Istighosah Doa dan Dzikir bersama tersebut dilaksanakan menjelang pergantian tahun baru 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

KPAI juga meminta kebijakan pembedaan soal UN diberlakukan untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya.


Hasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan

18 April 2018

Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 1 Palu, Sulawesi Tengah, 9 April 2018. UNBK sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) berlangsung 9-12 April 2018 yang diikuti 1.983.568 siswa SMA/MA di Tanah Air dan untuk wilayah Sulawesi Tengah diikuti sebanyak 28.181 yang tersebar di 355 SMA/MA di 13 kabupaten dan kota. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Hasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan

Hasil telaah akan digunakan untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran.


Mendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit

18 April 2018

Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 1 Palu, Sulawesi Tengah, 9 April 2018. UNBK sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) berlangsung 9-12 April 2018 yang diikuti 1.983.568 siswa SMA/MA di Tanah Air dan untuk wilayah Sulawesi Tengah diikuti sebanyak 28.181 yang tersebar di 355 SMA/MA di 13 kabupaten dan kota. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Mendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit

Soal UN SMA mata pelajaran matematika membuat gaduh para siswa karena dinilai terlalu sulit dan tak pernah diajarkan.


Soal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA

14 April 2018

Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
Soal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA

Peserta Ujian Nasional atau UN tingkat SMA mengeluhkan soal yang tak sama dengan kisi-kisi. Soal UN yang dikeluhkan kebanyakan adalah matematika.