Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Ujian Nasional, DPR Desak BPK Audit  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan  melakukan audit investigasi mengenai pelaksanaan ujian nasional. Audit investigasi ini untuk menelaah proses penganggaran, tender, pelaksanaan, dan distribusi naskah ujian nasional.

"Saya meminta ada audit investigasi secara komprehensif," kata anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Zulfadhli, saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 26 April 2013.

Zulfadhli menyatakan, hasil audit investigasi ini dilaporkan kembali kepada Komisi Pendidikan untuk ditindaklanjuti. Politikus Partai Golkar ini tidak sepakat jika kekacauan ujian nasional 2013 disebut sebagai musibah. Menurut Zulfadhli, ujian nasional disebut musibah karena faktor yang tidak bisa diduga.

Misalnya, kecelakaan saat pengangkutan naskah ujian atau bencana yang menimpa percetakan. "Tetapi ujian nasional ini adalah kasus yang sudah diketahui sejak awal," kata Zulfadhli. Dia menjelaskan, dugaan kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional sudah lama diungkapkan oleh lembaga swadaya masyarakat.

Karena itu, dia meminta Menteri Pendidikan agar menjelaskan dengan detail bagaimana proses tender, termasuk harga penawaran, berapa perusahaan yang menawar, apa rasionalitas menetapkan perusahaan tertentu sebagai pemenang. "Sampaikan kepada kami agar tidak menimbulkan kecurigaan," ujarnya.

Zulfadhli juga mempertanyakan alasan Kementerian Pendidikan menetapkan PT Ghalia sebagai pemenang tender. Menurut dia, Ghalia mengajukan penawaran dengan harga tinggi. Padahal, ada perusahaan lain yang mengajukan tawaran dengan harga yang lebih efisien. Tak hanya itu, dia juga menuding ada pemenang tender yang tidak memiliki security printing. Bahkan, Kementerian dituding tidak melakukan visitasi sebelum menetapkan pemenang lelang.

Zulfadhli juga menyesalkan tindakan Kementerian yang memberikan kesempatan kepada PT Ghalia untuk menyelesaikan percetakan. Padahal, kata dia, PT Ghalia pada H-10 pelaksanaan ujian sudah menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya. "Ini memiliki faktor risiko tinggi," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Raihan Iskandar, menyoroti sejumlah pengeluaran tambahan dalam pelaksanaan ujian nasional. Misalnya, pengadaan fotokopi ujian yang semestinya tidak perlu keluar akibat kacaunya penyelenggaraan bahan ujian. Hingga sekarang, dia belum mengetahui siapa yang akan menanggung beban anggaran ini. "Karena itu, perlu audit investigasi dari BPK," kata Raihan.

Anggota Komisi Pendidikan DPR lainnya, Jefirstson Riwu Kore, mempertanyakan kualitas lembar jawaban yang dinilai buruk. Bahkan, kata dia, kertas lembar jawaban komputer yang bobotnya rendah menunjukkan ada indikasi korupsi dalam pengadaan ini. Karena itu, Jefirstson meminta hasil investigasi BPK nanti dibuka kepada Dewan dan masyarakat.

Politikus Partai Amanat Nasional Nasrullah menyatakan, BPK sudah melakuan audit mengenai pelaksanaan ujian nasional ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, BPK merekomendasikan agar pengadaan bahan ujian nasional tidak lagi dilakukan di tingkat pemerintah pusat. "Pengadaan bahan dikembalikan ke provinsi," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat:
#Ustad Jefry |
#Caleg | #Ujian Nasional | #Bom Boston | #Preman Yogya

Berita Terpopuler:
Ustad Jefry Al Buchori Tutup Usia di Pondok Indah

Ustad Uje Kecelakaan Usai Ngopi di Kemang

Motor Gede Ustad Uje Terlempar 20 Meter

Ustad Uje Terpelanting Usai Tabrak Pohon Palem

Ustad Uje Bakal Disalatkan di Masjid Istiqlal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?