Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sensus Pertanian Dimulai Bulan Depan  

image-gnews
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus pertanian 2013 pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2013. Sensus ini akan meliputi enam subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Sasaran sensus meliputi seluruh rumah tangga tani, perusahaan berbadan hukum yang bergerak di sektor pertanian, serta lembaga bukan perusahaan berbadan hukum dan bukan rumah tangga seperti pesantren, seminari, lembaga pemasyarakatan, barak militer, dan kelompok usaha bersama di seluruh Indonesia.

Perencanaan sensus sudah dilakukan sejak 2010. "Tanggal 1 sampai 31 Mei itu untuk pengumpulan data. Kita sudah merekrut petugas lapangan sejumlah 246.412 orang," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, di Jakarta, Jumat, 26 April 2013.

Pencacahan ini merupakan kali keenam yang dilakukan BPS sejak 1963. Kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya respon dari para responden. Untuk sensus kali ini, akan ada tim monitoring kualitas untuk menjamin kualitas data. Suryamin mengharapkan para responden baik perusahaan dan keluarga tani agar bersikap koordinatif dan memberikan data yang lengkap dan akurat.

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, mengatakan data sepuluh tahun ini sangat strategis bagi Kementerian Pertanian untuk melihat data-data pokok terkait dengan bangunan atau struktur. Bentuknya stock opname seluruh aset pertanian.

Data ini juga untuk melihat struktur kepemilikan lahan. Sebab, berdasarkan data sepuluh tahun lalu, terlihat masih adanya jumlah petani gurem yang hanya mengolah lahan 0,3 hekatare. "Kami harap jumlahnya menurun menjadi 0,2 hekatare saja," kata Rusman.

Selain itu, data ini juga bermanfaat untuk melihat struktur perusahaan pertanian. Terakhir, data ini akan digunakan untuk menganalisis jaringan yang terbangun antar usaha-usaha pertanian atau dengan usaha lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rachmat Pambudy, juga sependapat dengan Rusman. "Statistik dan sensus pertanian merupakan informasi yang sangat penting bagi seluruh stakeholder dalam pengembangan sistem dan usaha nasional dari hulu sampai hilir," katanya.

Rachmat berharap metodologi sensus bisa lebih baik dalam sistem pendataan produksi, konsumsi, pengolahan, ekspor dan impor, khususnya bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan. Menurut dia, perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi data statistik hasil sensus pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan Indonesia untuk menjamin hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi petani.

Suryamin menjamin kerahasiaan informasi individu yang diberikan serta dilindungi oleh undang-undang. "Menurut aturan undang-undang, seluruh responden boleh menolak sensus yang dilakukan di luar BPS, tapi harus ikut berpartisipasi dalam sensus yang diadakan oleh BPS," kata Suryamin.

ARIEF HARI WIBOWO

Topik Terhangat:

#Ujian Nasional | #Bom Boston | #Lion Air Jatuh | #Preman Yogya

Baca juga:
Ustad Jefry Al Buchori Tutup Usia di Pondok Indah
Ustad Jefry Alami Kecelakaan Tunggal
Eyang Subur Dilaporkan atas Penodaan Agama
Eyang Subur, Konspirasi dan Pasal Santet
Gagal Temui Adi, Pengacara: Eyang Subur Niat Baik
Adi Bing Slamet Tantang Eyang Subur Ketemu di DPR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

20 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

31 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

49 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

56 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

57 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?


Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

57 hari lalu

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ingin melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian dengan smart farming. Bagaimana strateginya?