TEMPO.CO, Jakarta - Hingga saat ini pemerintah masih enggan memberi kepastian tentang upaya pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski santer terdengar pemerintah akan memilih kebijakan kenaikan harga, berapa besaran dan kapan implementasinya belum dijelaskan.
"Seperti yang sering saya katakan, keputusan harus dipertimbangkan dengan sangat matang, masyarakat pun harus siap," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seusai membuka acara "Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia" di Hotel Borobudur pada Sabtu, 27 April 2013.
Hatta mengatakan bahwa semua opsi pengendalian masih terus didalami oleh PT Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mengenai kemungkinan kebijakan yang diambil hanya kebijakan satu harga, Hatta enggan berkomentar banyak. "Ya, namanya didalami, semua opsi didalami. Nanti kalau sudah keluar keputusannya pasti diberi tahu," ujarnya.
Apa pun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, ia menyatakan, sudah diperhitungkan dampaknya terhadap fiskal anggaran. "Yang penting bagaimana ketidakadilan penggunaan BBM subsidi ini bisa dialihkan," ujarnya. "Kami terus mencari kebijakan yang terbaik."
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan ada kenaikan harga pada Mei mendatang. Opsi yang bakal dipilih kemungkinan adalah kebijakan dual price, yakni harga Rp 4.500 per liter bagi sepeda motor dan angkutan umum, dan Rp 6.500-Rp 7.000 per liter bagi kendaraan pribadi pelat hitam.
AYU PRIMA SANDI
Berita lainnya:
Pria Tampan Diusir dari Arab Angkat Bicara
Sosialita Berfoto, Mulai 'Nungging' Sampai Syahrana
SBY Perintahkan Kejaksaan Eksekusi Susno
Kecelakaan Uje, Polisi Tak Tahu Kecepatan Motor
