TEMPO.CO, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelesaikan investigasi terhadap penyebab mundurnya ujian nasional SMA di 11 provinsi. Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Haryono Umar, permasalahan ada di Kementerian Pendidikan, perusahaan percetakan dan pada pengawasan ujian nasional.
"Faktanya, penyebabnya ada di tiga tempat itu," kata Haryono ketika ditemui seusai konferensi pers di Kementerian Pendidikan, Senin, 29 April 2013. Namun, Haryono enggan memaparkan materi hasil investigasi sebelum mendapatkan lampu hijau dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh untuk membuka ke publik.
Haryono menjelaskan, dari hasil investigasi inspektorat merekomendasikan kepada Menteri Nuh untuk memberi sanksi kepada orang-orang yang lalai. Pihak yang diberi sanksi tak hanya percetakan, tetapi juga jajaran Kementerian. Haryono lagi-lagi menolak menyebutkan sejumlah nama.
Selain itu, Haryono memberi pelbagai masukan mengenai perbaikan manajemen secara total untuk menjaga legitimasi ujian nasional. "Jangan sampai Kemendikbud terus seperti ini," ucap mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini.
Hasil investigasi Inspektorat ini akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah dilaporkan ke Menteri Nuh. Saat ini, Haryono dan jajarannya menyelidiki proses tender ujian nasional SMA. Pemeriksaan ini tindak lanjut laporan dari beberapa pihak yang menduga ada korupsi di pengadaanya. "Meski di bawah Kementerian, kami berusaha indepneden," ia menjelaskan.
Ujian nasional untuk SMA di 11 provinsi mengalami keterlambatan karena alasan teknis. PT Ghalia Indonesia Printing tidak mampu menyelesaikan pendistribusian soal dengan tepat waktu. Walhasil, ujian yang seyogyanya diselenggarakan 15 April 2013 terpaksa diundur 18 April 2013.
SUNDARI
