TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah mendorong agar pihak Komisi III melakukan audit secara komprehensif atas pelaksanaan Ujian Nasional 2013. Rekomendasi ini dengan mempertimbangkan carut-marut pelaksanaan ujian nasional yang belum menunjukkan upaya positif pemerintah untuk memajukan pendidikan.
"Audit ini penting dilakukan secara investigatif. Tidak boleh hanya dilakukan oleh internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Wakil Ketua DPD La Ode Ida saat membuka acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa, 30 April 2013.
Carut-marut pelaksanaan ujian nasional, menurut La Ode, terlihat dari distribusi proyek pengadaan soal ujian dan lambatnya distribusi soal ujian. "Ini bisa menjadi alasan untuk evaluasi ujian nasional secara menyeluruh karena menggunakan dana yang cukup besar, yakni sekitar Rp 600-an triliun," ujarnya.
La Ode menyatakan, DPD sejak tahun 2009 telah merekomendasikan penolakan pelaksanaan ujian nasional sebagai hasil evaluasi belajar siswa. Sebab, sistem tersebut dinilai bertentangan dengan sistem pendidikan nasional dan sistem pedagogis. "Pelaksanaan ujian nasional memboroskan keuangan negara," ujarnya.
Oleh sebab itu, Dewan juga telah merekomendasikan pengkajian ulang pelaksanaan ujian nasional. Menurut dia, evaluasi proses belajar siswa bisa dilakukan dengan mengembalikan hak pendidik untuk evaluasi siswa.
Seperti diketahui, pelaksanaan ujian nasional SMA di 11 provinsi terlambat karena alasan teknis beberapa waktu lalu. PT Ghalia Indonesia Printing, selaku pemenang lelang Paket 3, tidak mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Walhasil, pelaksanaan ujian yang seyogianya diselenggarakan pada 15 April 2013 terpaksa diundur menjadi 18 April 2013.
Terkait hal itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah merampungkan investigasi atas penyebab mundurnya ujian nasional tersebut. Sedikitnya ada tiga titik masalah yang jadi pemicu kisruh ujian nasional, yakni Kementerian Pendidikan, perusahaan percetakan, dan pengawasan ujian.
AYU PRIMA SANDI
Topik terhangat:
Gaya Sosialita | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional
Baca juga:
Susno Buron, Kejaksaan Tak Perlu Uber
Inilah Dinasti Politik Partai Demokrat
Gara-gara 'Nasi Kucing', Anas Batal ke KPK
Ical: Kasus Lapindo Efeknya Lebih Kecil dari ISL
Orang Miskin Dilarang 'Nyaleg'
