Harga BBM Bersubsidi di 13 Kota Diminta Tidak Naik

Harga BBM Bersubsidi di 13 Kota Diminta Tidak Naik

Pengendara sepeda motor mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi publik, Djoko Setijowarno, meminta pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 13 kota. "Untuk 13 kota yang sudah mengoperasikan bus rapid transit (BRT) agar tetap mendapat harga BBM subsidi seperti sekarang," ujarnya melalui pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 30 April 2013.

Ketiga belas kota tersebut adalah Batam, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Gorontalo, Ambon, Denpasar, serta Manado. Djoko juga berharap moda kereta api, kapal penyeberangan, dan kapal laut bisa tetap menggunakan BBM dengan harga subsidi saat ini. Dengan demikian, kata Djoko, tarif tidak naik dan pengguna BRT semakin banyak.

Djoko menambahkan, sebaiknya ada pengalihan dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah dari selisih harga jual BBM non-subsidi, yang khusus untuk revitalisasi angkutan umum. Ia menjelaskan, untuk menjaga harga komoditas barang tidak naik, sejumlah mobil berpelat kuning dengan badan hukum disarankan tetap mendapat BBM bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengklaim masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat tak keberatan jika harga bahan bakar minyak dinaikkan. Pemerintah telah menerima banyak masukan dari masyarakat dan DPR tentang rencana kenaikan harga tersebut. “Masyarakat sudah siap sebetulnya,” kata Jero di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 April 2013.

Walau begitu, Jero mengatakan, masyarakat dan DPR keberatan dengan kebijakan dua harga BBM bersubsidi yang diusulkan pemerintah. “Ada harapan untuk satu harga saja. Lebih praktis dan rakyat siap, kok,” katanya.

Jero tak mau menyimpulkan bahwa pemerintah bakal menerapkan satu harga BBM bersubsidi seperti aspirasi yang muncul di tengah masyarakat. Ada pikiran yang merespons pikiran masyarakat itu. "Tapi kan Pak Presiden selalu bilang, 'Kalau naik harganya, melindungi pemilik motor, pengguna angkot, bagaimana caranya?'"

Menurut dia, kebijakan BBM bersubsidi, termasuk aspirasi masyarakat, bakal dimatangkan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini. Jero belum bisa memastikan berapa kenaikannya. "Itu yang mesti dipikirkan," katanya. "Mungkin tidak Rp 6.500? Ini yang kami lihat, kami hitung."

MARIA YUNIAR

Topik terhangat:

Gaya Sosialita
| Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional


Baca juga:

Susno Buron, Kejaksaan Tak Perlu Uber
Inilah Dinasti Politik Partai Demokrat
Gara-gara 'Nasi Kucing', Anas Batal ke KPK

Ical: Kasus Lapindo Efeknya Lebih Kecil dari ISL

Orang Miskin Dilarang 'Nyaleg'

Komentar (1)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
o ya ya pak jero, rakyat siaaaaaaaaaaaaaaap...sejak bbm bersubsidi dibikin hilang dan pertamax disodor-sodorin sebagai pilihan, rakyat siap kok! suka-suka anda ajalah! duitnya kan bisa buat beli suara rakyat lagi untuk demokrat! pinteeeer! dapatkan suara rakyat dengan uang rakyat!
; $foto_slide_judul = ; $foto_slide_judul =
Wajib Baca!
X