Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Didesak Buat Sistem Tampung Suara Kritis

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersalaman dengan warga Petukangan Selatan, Jakarta, Rabu (24/4). Pertemuan ini untuk membahas sekaligus mencari solusi pembebasan lahan dan penentuan harga ganti rugi terkait pembangunan Tol JORR-W2. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersalaman dengan warga Petukangan Selatan, Jakarta, Rabu (24/4). Pertemuan ini untuk membahas sekaligus mencari solusi pembebasan lahan dan penentuan harga ganti rugi terkait pembangunan Tol JORR-W2. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Musyawarah Kelurahan DKI Jakarta mendesak Gubernur Jakarta Joko Widodo memberikan perhatian atas protes dan kritik tentang penyelenggaran lelang jabatan.

"Harus ada ruang bagi lurah dan camat inkumben untuk memberikan masukan terkait lelang jabatan," kata Ketua LMK DKI Jakarta Moch. Yusuf ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Mei 2013.

Kalau tidak, kata Yusuf, maka kebijakan yang baik itu justru jadi sulit diterapkan dan malah membuat resah sejumlah camat dan lurah. "Sosialisasinya saja kan kurang. Lurah dan camat saja baru tahu dari media," katanya.

Meski begitu, Yusuf menyarankan program lelang jabatan jalan terus. "Sekarang lelang jabatan sudah terlanjur berjalan, tidak banyak yang bisa dilakukan," katanya. Untuk tahun depan, dia berharap pemerintah menyediakan kotak keluhan atau masukan untuk menggali tanggapan publik soal proses lelang jabatan ini.

Kotak keluhan ini kelak berfungsi untuk mendengar aspirasi para inkumben. Dengan begitu, apabila ada masukan untuk perbaikan atau kritik keras atas sistem, maka saran dan protes itu tidak dinilai sebagai upaya perlawanan, tapi justru proses untuk jadi lebih baik.

"Juga perlu ditegaskan bahwa tak ada hukuman bagi lurah dan camat yang ingin memberikan kritik soal lelang jabatan," kata Yusuf. "Kalau sekarang, mereka kan cuma bisa nurut aja karena takut," ujar Yusuf.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait Lurah Warakas Mulyadi yang mengkritik keras program lelang jabatan, Yusuf berharap Gubernur Jokowi atau Wagub Ahok tak menganggapnya sebagai perlawanan. Sebaliknya, kritik Mulyadi harus dianggap sebagai kritik atau masukan yang perlu dilakukan. "Saya dukung aksi Lurah Warakas. Ia berani memberikan masukan," kata Yusuf lagi.

Sebagaimana diberitakan, Lurah Warakas Mulyadi mengkritik keras proses lelang jabatan. Dia menegaskan  lurah dan camat yang masa jabatannya belum habis seharusnya tidak perlu diikutkan dalam proses lelang. Kalaupun mau diikutkan, masa jabatan lurah dan camat ini harus diberhentikan dahulu. "Lelang jabatan ini melecehkan SK Pelantikan. Buat apa saya ikut ujian kalau saya sudah diangkat jadi lurah," ujarnya dua hari lalu.

ISTMAN MP


Topik terhangat:
Susno Duadji
 | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional

Baca juga:
Begini Susahnya Melacak Susno Versi Mabes Polri
Tiga Isu Negatif Terkait Akun @SBYudhoyono
Ayu Azhari: Saya Korban Janji Ahmad Fathanah

Diminta Cari Susno, Kopassus: Bukan Tugas Kami

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

6 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

8 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

8 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

9 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

9 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

10 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

11 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

11 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.