TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Ryan Kiryanto, memprediksi terjadi perlambatan ekonomi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan ada di kisaran 6 - 6,4 persen tahun ini.
"Basisnya masih 6 persen, tapi prediksi saya 6,2 persen. Itu masih bagus, cuman harus hati-hati karena Myanmar sudah mulai menyalip," katanya dalam diskusi bertema BBM di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2013.
Menurut Ryan, kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong inflasi sekitar 2 persen. Akibatnya inflasi tahunan bakal mencapai 5,5 - 6,5 persen, lebih tinggi ketimbang target tahun ini yaitu 4,5 plus minus 1 persen. "Daya beli masyarakat merosot tajam. Daya beli buruh diperkirakan terpangkas hingga 30 persen."
Agar pertumbuhan terjaga, Ryan menambahkan, pemerintah perlu menggenjot penyerapan anggaran. Kinerja serapan anggaran pemerintah dinilai buruk. Kendati berlangsung setiap tahun kinerja ini disebut-sebut tidak banyak perbaikan. Di akhir tahun pejabat Bank Indonesia kerap mengingatkan bahaya penumpukan penyerapan anggaran. Adapun pemerintah mulai disibukkan pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun.
Ryan menilai serapan anggaran lima tahun terakhir sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu pada konsumsi domestik dan investasi langsung. "Neraca kita defisit maka harus digantikan dengan penyerapan anggaran," kata dia.
Hal yang sama diungkapkan Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, bakal terjadi pelemahan ekonomi hingga 12 bulan ke depan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Salah satu jalan keluarnya, mendorong penyerapan anggaran.
"Itu bisa membantu jika anggaran yang terserap berupa infrastruktur dan lainnya. Kalau tidak pertumbuhan turun signifikan," katanya.
Kendati demikian Yudi pesimistis pemerintah bisa meningkatkan kinerja serapan anggaran. "Tidak bisa diubah dalam satu malam."
Pemerintah berencana menaikan harga BBM bersubsidi jika usulan dana kompensasi untuk masyarakat miskin disetujui DPR lewat APBN Perubahan. Namun beleid usulan itu belum kelar dibuat pemerintah.
Kepala Pusat Kebijakan Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman, mengatakan pemerintah masih menghitung asumsi makro dalam Rencangan APBN Perubahan. "Saya belum bisa ngomong. Ini semua masih bergerak."
ANGGA SUKMA WIJAYA
Topik terhangat:
Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional
Baca juga:
Susno Duadji Menyerahkan Diri di Cibinong
Begini Susahnya Melacak Susno Versi Mabes Polri
Pesan Susno ke Yusril: Saya Minta Dieksekusi
MUI Santai Hadapi Gugatan Para Istri Eyang Subur
