Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom: BLT Bisa Pakai Anggaran Bansos

image-gnews
Bantuan Langsung Tunai. TEMPO/Tony Hartawan
Bantuan Langsung Tunai. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Ryan Kiryanto, meminta pemerintah segera memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak bersusidi. Menurut dia, rencana pemerintah yang akan meminta dana kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Dewan Perwakilan Rakyat terlalu lama.

"BLT struktur APBN sudah masuk, ada jamkesmas dan bantuan sosial yang nilainya Rp 73 triliun. Jadi APBN Perubahan itu asumsi makro saja," kata Ryan dalam diskusi bertema kenaikan BBM di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2013.

Menurut dia, pemerintah memang tetap dituntut memberikan perhatian kepada masyarakat miskin saat menaikan harga BBM. Jika tidak, maka para produsen akan bangkrut karena masyarakat tidak mampu beli. "BLT itu lumrah, tapi jangan sepanjang waktu. Ketika ekonomi sudah rebound, BLT berhenti."

Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan BLT pada saat kenaikan BBM pada 2005. Kala itu, pemerintah menganggarkan dana BLT sebesar Rp 4,62 triliun untuk 15,4 juta kepala keluarga. Adapun pada 2006 dianggarkan Rp 17 triliun untuk 19,2 juta KK. Setahun kemudian, pemerintah menganggarkan BLT bersyarat sebesar Rp 4 triliun untuk 500 ribu KK.

Untuk 2008 dialokasikan dana Rp 14,1 triliun dibagikan ke 19,1 juta KK, 2009 sebesar Rp 3,81 triliun untuk 18,5 juta KK, dan tahun lalu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sebesar Rp 25,6 triliun dibagi ke 18,5 juta KK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ryan memprediksikan akan terjadi pergolakan politik di parlemen saat pemerintah mengajukan dana BLT dalam APBN Perubahan. Menurut dia, semua pihak harus memikirkan bagaimana BLT ini hanya sebagai bumper untuk memberikan harapan kepada masyarakat. "Bagaimana pemerintah bisa meyakinkan partai politik, terutama oposisi bahwa BLT untuk kepentingan bangsa," katanya.

Sementara itu, Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewan menilai akan terjadi kegaduhan di Parlemen terakait rencana kenaikan BBM dan rencana penyaluran BLT. "Mereka (politikus) berusaha mengambil posisi seolah-olah membela rakyat," katanya.

Yudi menilai tidak adanya BLT dikhawatirkan menambah jumlah masyarakat miskin dan bisa mengganggu pada stabilitas sosial dan politik. "Mereka akan gampang terpengaruh oleh politisi yang mencari kesempatan dalam kesempitan."

ANGGA SUKMA WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.


Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

Ilustrasi pekerja
BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.


Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

13 Desember 2022

Komunitas peternak unggas demo di depan KPPU, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.


Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

13 November 2022

Pertemuan Tingkat Sherpa Digelar Menjelang KTT G20, Optimis Upayakan Kesepakatan Leaders' Declaration
Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

Sinyal tidak tercapainya kesepakatan G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

29 Oktober 2022

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana
Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimistis target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,2 persen dapat tercapai.


Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

28 Oktober 2022

Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

PSN tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup 14 multisektor dan 12 program.