Kejari Dobo Takut Eksekusi Bupati Aru

Kejari Dobo Takut Eksekusi Bupati Aru

Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko. foto: dok/infokorupsi.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Negeri Dobo, Maluku, sampai saat ini belum bisa melakukan proses eksekusi terhadap Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko. Kepala Kejaksaan Dobo, Sila Pulungan, mengaku sampai saat ini pihaknya menunggu koordinasi dari pimpinan pusat, Kejaksaan Agung. "Untuk proses ini, semua dalam kendali pusat (Kejaksaan Agung)," kata Sila saat dihubungi Tempo, Sabtu, 4 Mei 2013.

Sila menyebutkan, secara teknis prosedural memang Kejari Dobo yang punya kuasa untuk eksekusi Theddy. Namun, terjadinya penolakan disertai perlindungan dari kubu Theddy membuat Kejari Dobo butuh pendampingan dari pusat.

Kejari Dobo terus memantau keberadaan Theddy. Menurut Sila, Theddy yang aktif menjabat sebagai Bupati Kepulauan Aru masih melakukan kegiatan rutin kedinasan seperti masuk kantor. Sila pun meminta agar Kejaksaan Agung segera memberikan perintah dan dukungan proses eksekusi, termasuk menggandeng Polri sebagai pengamanan.

"Sebab, kesulitan utama ya keamanan. Diharapkan tidak terjadi benturan dengan masyarakat pendukung Theddy," kata Sila.


Theddy Tengko dinyatakan bersalah melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006-2007 senilai Rp 42,5 miliar. Mahkamah Agung memvonisnya empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Theddy juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp 5,3 miliar atau subsider 2 tahun penjara.

Sempat buron, Theddy diringkus tim intelijen Kejaksaan Agung pada 12 Desember 2012 di sebuah hotel di Jakarta. Saat hendak dipulangkan ke Kejari Dobo, puluhan pendukung Theddy malah mengambil paksa dia dari tangan jaksa.

INDRA WIJAYA


Berita Lain:


Ayu Azhari Lega Fathanah Tidak ke Restorannya
Raul Ingin Ronaldo Bertahan di Madrid

Pendukung Fatin Shidqia Mirip Supporter Bola

Ayu Azhari: Fathanah Lebih Suka Daging Kambing

Komentar (1)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
1
0
Dengan membiarkan ini terjadi negara ini telah memboroskan aset stabilitas untuk kepentingan ego pribadi para elitenya. Ini menyuburkan perasaan pahit dalam hati rakyat. Ini pula yang menyebabkan banyaknya dukungan umum terhadap "street justice" seperti yang terjadi di Yogya kemarin. Ini juga yang meyebabkan militerisme dan diktator disukai, sebab dalam kediktatoran paling tidak ada kepastian: melawan tatanan berarti mati. Dalam demokrasi konyol macam Indonesia siapa ototnya paling gede dia bisa berbuat apa saja dengan "impunity," alias seenak jidatnya sendiri. Memilih antara hukum yang ringan dan abu-abu atau hukum yang kejam tetapi dilaksanakan, kebanyakan rakyat memilih yang kedua. Sebab disitu ada kepastian, meskipun berat. Jangan biarkan hukum (maaf) dikencingin oleh elit politik. Ini akan melahirkan Cebongan baru, dan jangan kaget kalau rakyat pilih diktator dalam pemilu nanti.
; $foto_slide_judul =

Musik/Film

; $foto_slide_judul =

Musik/Film

Wajib Baca!
X