Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM: Pelaku Penembakan di Musi Itu Polisi

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Puluhan Polisi menembakan gas air mata kearah kerumunan mahasiswa saat berdemo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/3). Dalam aksinya mahasiswa menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM pada 1 April Mendatang. TEMPO/Subekti
Puluhan Polisi menembakan gas air mata kearah kerumunan mahasiswa saat berdemo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/3). Dalam aksinya mahasiswa menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM pada 1 April Mendatang. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki hasil penyelidikan sementara atas peristiwa bentrok masyarakat dan polisi di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Salah satu poin sementara, Komnas HAM menyatakan, pelaku penembakan yang menyebabkan empat orang tewas dan sembilan terluka adalah petugas kepolisian.

"Siapa namanya dan dari satuan mana, akan diungkap dalam uji balistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian RI," kata Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai saat dihubungi, Sabtu, 4 Mei 2013.

Kesimpulan sementara ini, menurut Pigai, didapatkan dari investigasi Komnas HAM selama dua hari melalui pertemuan dengan Tokoh dan Presidium Masyarakat, Bupati Musi Rawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan, Komando Daerah Militer, Polisi Daerah Sumatera Selatan, Polisi Sektor Musi Rawas, dan para keluarga korban.

Hasil wawancara ini juga semakin dikuatkan dengan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan tim investigasi Komnas HAM. "Kami temukan tiga selonsong peluru sebagai bukti," kata Pigai.

Komnas HAM juga belum menemukan indikasi adanya penggunaan senjata api dari masyarakat saat bentrok dengan polisi. Penyerangan, pembakaran, dan perusakan kantor polsek juga merupakan aksi balas dendam setelah polisi menembak 13 orang masyarakat yang menyebabkan empat di antaranya tewas di tempat.

Bukti tersebut juga akan dibawa Komnas HAM saat otopsi empat jenazah besok pagi. Hingga saat ini, menurut Pigai, polisi masih merahasiakan keberadaan para polisi yang diklaim menjadi korban bentrok tersebut. Polisi juga tidak bisa memberi informasi dan data bahwa ada masyarakat yang membawa senjata api saat demontrasi perkara pemekaran wilayah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bentrok antara warga dan petugas kepolisian di Muara Rupit Simpang Empat, Karang Dampu, Musi Rawas, Sumatera Selatan, terjadi pada Senin lalu, 29 April. Bentrokan dipicu demonstrasi warga yang menuntut realisasi pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demonstran yang berjumlah sekitar 500 orang tersebut sempat memblokir jalan-jalan lintas Sumatera . Mereka dibubarkan petugas Kepolisian Sektor Rupit. Bentrokan berlanjut setelah warga menyerang dan membakar kantor Polsek. Dalam insiden tersebut diberitakan empat orang tewas dan sembilan orang terluka tembak.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita Pilihan

Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional

Berita Lain:
Ayu Azhari Lega Fathanah Tidak ke Restorannya

Raul Ingin Ronaldo Bertahan di Madrid

Pendukung Fatin Shidqia Mirip Supporter Bola

Ayu Azhari: Fathanah Lebih Suka Daging Kambing

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

8 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

13 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

14 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

19 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

28 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

33 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

35 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.


APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

36 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.


Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

44 hari lalu

Massa aksi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi kesehatan melakukan aksi di Patung Kuda, Jumat, 15 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian tenaga kesehatan Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan kesehatan yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Dalam aksi ini, MER-C, IDI, beserta organisasi profesi kesehatan lainnya memberikan beberapa tuntutan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa di antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Palestina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.