Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Guru Bondowoso Nyoblos Setelah Ujian Nasional

image-gnews
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO/Arif Fadillah
Iklan

TEMPO.CO, Bondowoso--Ribuan guru di Kabupaten Bondowoso, akan mengunakan hak pilihnya setelah mengawasi Ujian Nasional (UN), senin, 6 Mei 2013. Endang Hardiyati, kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso mengatakan, UN untuk murid Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tetap dilakukan sesuai jadwal, meskipun bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). "Jadwal Ujian tetap sesuai aturan, mulai pukul delapan sampai pukul sepuluh,"ujarnya.

Dia menambahkan, hak politik para guru tetap bisa dipenuhi setelah mereka mengawasi UN yang diikuti 12.407 murid itu. Ujian Nasional tahun ini, kata dia, diikuti sebanyak 11.057 murid SD dan 1.342 murid MI serta empat (4) murid SD Luar Biasa. "Jadwal UN tidak bisa diubah, dan jadwal Pilkada juga sudah ditetapkan KPU,"katanya.

Zainuddin, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengatakan, komisi sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan soal jadwal dan pelaksanaan Pilkada Bondowoso. Menurutnya, ada beberapa orang guru yang menjadi panitia pemilihan di tingkat desa atau Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). "Mereka yang menjadi PPS, tidak menjadi pengawas ujian nasional. Tapi jumlahnya tidak banyak,"kata dia.

Seluruh logistik Pilkada, kata dia, sudah selesai dikirim hingga ke tingkat KPPS pada Minggu (5 April). Sebanyak 1.387 tempat pemungutan suara (TPS) telah disiapkan KPUD Bondowoso di 23 kecamatan. Surat undangan untuk 592.212 orang yang terdata sebagai pemilih, juga sudah didistribusikan kepada yang berhak. "Kami optimistis dan berharap Pilkada yang bersamaan ujian nasional bisa sama-sama lancar,"kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisaris POlisi Kusno Wibowo, Wakil Kepala Kepolisian Resort Bondowoso mengatakan, sedikitnya 500 orang dikerahkan untuk menjaga keamanan pilkada dan ujian nasional tahun ini. "Pasukan tambahan dari Polda Jawa Timur dan TNI juga siap membantu untuk menjaga situasi kondusif selama pemilihan dan ujian nasional,"kata dia.

MAHBUB DJUNAIDY



Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia
| Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg

Baca juga:
Bos Pabrik Panci Penah Jadi Bandar Pilkades

25 Buruh Panci Disekap, 3 Bulan Tidak Mandi
Bos Pabrik Panci yang Siksa Buruh Jadi Tersangka

Kisah Buruh Pabrik Panci Kabur dari Sekapan Bos

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.