TEMPO.CO, Balikpapan - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menunggu audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) soal kasus korupsi melibatkan Wakil Wali Kota Balikpapan Heru Bambang. Polisi sudah meminta audit investigasi atas penjualan aset tanah Pemerintah Kota Balikpapan seluas 5,3 hektare atau senilai Rp 94,5 miliar dilakukan Heru.
“Kami masih menunggu hasilnya,” kata Kepala Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur, Ajun Komisaris Besar Edgar Diponegoro, Rabu, 15 Mei 2013.
Edgar mengatakan hasil audit investigasi BPKP menjadi dasar polisi dalam proses penanganan kasus ini. Polisi baru bisa menentukan, apakah sudah terjadi kerugian negara atau tidak.
Selain itu, kata Edgar, polisi sudah berencana mengecek kondisi lokasi lahan yang menjadi obyek perkara ini. Polisi mengecek batas lahan sesuai dengan dokumen serta kondisi riil di lapangan.
Lahan yang dimaksud berada di Jalan Syarifuddin Yoes atau di belakang Gedung Squas Balikpapan. Hasil dari peninjauan akan menjadi dokumen resmi atas penetapan status perkaranya.
Menurut Edgar, dia sudah menjadwalkan waktu bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan dalam pengecekan ini.
LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia Balikpapan mengancam segera meneruskan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung di Jakarta jika tak ada kemajuan dalam proses penyelidikan di Polda Kalimantan Timur.
“Sudah tiga bulan berlalu sejak laporan kami ke Polda Kaltim, begitu pula sejak pembentukan Pansus Aset di DPRD Balikpapan, namun belum ada hasil kongkret yang disampaikan kepada masyarakat,” kata Nurdin Ismail, Ketua LSM itu.
Nurdin meminta polisi transparan hasil penyelidikan mereka dalam kasus ini. Begitu pula dengan Panitia Khusus Aset di DPRD di Balikpapan yang juga menelusuri perkara ini sejak Februari lalu.
Dalam laporan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur, LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia memiliki data yang membuktikan tanah milik pemerintah kota itu telah dijual Heru kepada PT Indonesia Merancang Bangun (IMB) senilai Rp 94,5 miliar. Kepada Heru, perusahaan itu muka sebesar Rp19 miliar untuk tanah yang per meternya dihargai Rp 450 ribu.
Heru tidak membantah adajual beli. Tapi ia membantah tanah itu merupakan aset pemerintah kota. Menurut dia, tanah itu milik Andi Malik Tadjoeddin, seorang warga Balikpapan.
Di kemudian hari, Tadjoeddin diketahui tengah bersengketa dengan Pemerintah Kota Balikpapan perihal tanah tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tadjoeddin menuntut Badan Pertanahan Nasional yang sudah memproses permohonan sertifikat atas tanah tersebut atas nama Pemerintah Balikpapan.
SG WIBISONO
