TEMPO.CO, Taipei - Taiwan memanggil duta besar Filipina dan mengumumkan menghentikan rekrutmen tenaga kerja. Sikap keras tersebut terkait dengan kasus penembakan kapal yang menewaskan seorang nelayan Taiwan dan penolakan Filipina untuk meminta maaf atas insiden di perairan sengketa.
Sebelumnya, Taipei mengatakan, Filipina telah meminta maaf atas insiden itu, namun Presiden Ma Ying-jeou, Rabu, 15 Mei 2013, meminta dengan sangat agar Manila meminta maaf secara resmi, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, menangkap para pelaku, serta mengadakan pembicaraan soal industri perikanan.
"Presiden Ma menyampaikan rasa ketidakpuasaannya atas sikap Filipina," ujar juru bicara Lee Chia-fei kepada wartawan seraya menambahkan bahwa Presiden akan memanggil duta besar Taiwan untuk Filipina.
Seorang nelayan berusia 65 tahun tewas ditembak oleh penjaga pantai Filipina pekan lalu setelah perahu nelayan mereka masuk ke perairan yang disengketakan kedua negara.
Insiden penembakan ini menimbulkan kemarahan di Taiwan bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antarbangsa di kawasan yang terlibat dalam sengketa kemaritiman.
"Antonio Basilio, duta besar de facto Filipina, sebelumnya meminta maaf setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri David Lin pada Selasa, 14 Mei 2013. Dia juga diminta kembali ke Manila guna membantu menjernihkan masalah (penembakan) ini," kata Lee.
Basilio katakan, saat ini, Filipina mengirimkan utusan khusus pemerintah Amadeo Perez untuk menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dari rakyat Filipina kepada rakyat Taiwan serta keluarga nelayan. Perez adalah Kepala Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Manila yang mewakili kepentingan Filipina di Taiwan.
Meskipun Filipina telah mengajukan permintaa maaf, menurut Perdana Menteri Taiwan Jiang Yi-huah, hal itu tidak bisa diterima begitu saja. Penjaga pantai yang melakukan penembakan juga harus bertanggung jawab.
"Petugas sipil Flipina telah membunuh seseorang dan menghancurkan kapal, pemerintah Filipina tidak bisa menghindar dari tanggung jawab," ujarnya.
Koresponden Al Jazeera, Marga Ortigas, melaporkan dari Manila, kemungkinan kata-kata yang digunakan sebagai permohonan maaf menjadi penyebab Taiwan menolaknya.
"Rupanya, permintaan maaf dengan menggunakan kata-kata 'dari rakyat Filipina' dan Taiwan menginginkan permintaan maaf itu datang dari pemerintah yang tentu saja tak mungkin dilakukan oleh Filipina sebab hal itu akan bertabrakan dengan kebijaksanaan Satu Cina," kata Ortigas.
Filipina secara resmi hanya memilik hubungan diplomatik dengan Beijing, sementara untuk menjalin hubungan denga Taiwan, Filipina menempatkan diplomat de facto sebab Cina masih menanggap Taiwan bagian dari wilayahnya.
Setelah pembekuan pengiriman tenaga keraja dari Filipina ke Taiwan, papar Jiang, gelombang berikutnya adalah menerapkan sanksi, termasuk pelarangan melakukan perjalanan ke Filipina dan menunda pertukaran di antara pejabat tinggi kedua negara.
Cina, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei adalah negara-negara yang berebut mengakui kawasan maritim strategis dan memiliki kekayaan sumber alam.
AL JAZEERA | CHOIRUL
Topik Terhangat:
PKS Vs KPK| E-KTP |Vitalia Sesha |Ahmad Fathanah |Perbudakan Buruh
Berita Lainnya: