Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

38 Titik Tambang di Jawa Timur Rusak Lingkungan

image-gnews
AP/Heri Juanda
AP/Heri Juanda
Iklan

TEMPO.CO, Malang- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, Ony Mahardika mengungkapkan sebanyak 38 tambang minyak dan gas serta mineral merusak kawasan hutan lindung di Jawa Timur. Titik tambang tersebar di Banyuwangi, Jember, Tuban, Gresik, Bojonegoro dan kawasan lain yang kaya bahan tambang.

"Akibatnya, hutan lindung rusak. Menyumbang perubahan iklim," kata Ony dalam sosialiasi penurunan emisi gas rumah kaca di Jawa Timur, Rabu 15 Mei 2013.

Alih fungsi lahan hutan menjadi pertambangan, katanya, terjadi secara cepat dan terus meluas. Meski perusahaan memiliki perizinan dan memberikan lahan tukar guling tak akan menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan. Hutan lindung, kata dia, tak bisa digantikan lahan terbuka seperti pertanian untuk dihutankan.

Ia mencontohkan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu Bayuwangi, yang merusak 1.250 hektare lahan lindung. Investor menjanjikan lahan penggantinya di Jember, Bondowoso dan Situbondo. Namun, kini Walhi Jawa Timur bersama warga setempat menyatakan menolak alih fungsi lahan yang bakal mengancam keanakaragaman hayati dan ekologi kawasan hutan.

Kerusakan juga terjadi di kawasan taman hutan raya di Prigen Jawa Timur. Lahan seluas 3,3 hektare bakal diubah menjadi kawasan wisata dan perhotelan. Perusahaan pengembang, katanya, telah mengaantongi perizinan dari Kementerian Kehutanan dan Gubernur Jawa Timur. "Meski memiliki izin resmi, jelas alih fungsi tak dibenarkan," katanya.

Lantaran fungsi lahan serapan hilang, sehingga mengancam banjir bandang di Kota Pasuruan. Selain itu, juga terjadi perubahan alih fungsi lahan seluas tiga ribu hektare hutan lindung menjadi kawasan penambagan semen. Sedangkan lahan pengganti dialokasikan di kawasan Blitar. Efek perubahan fungsi hutan, katanya, menyebabkan dampak suhu semakin panas dan cuaca semakin tak menentu.

Hendro Sangkoyo peneliti dari School of Democratic Economics menilai tambang di hutan lindung akan menjadi bencana. Dampaknya, karbon dioksida di atmosfer terus meningkat mencapai 400 ppm. Pada tahun 1960 tingkat karbon dioksida naik sekitar 0,7 ppm per tahun. Saat ini, naik 2,1 ppm akibat meningkatnya karbon diaksoda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meningkatnya, karbon dioksida di atmosfer bumi telah menjadikan kutub utara mencair dan meningkatnya permukaan air laut 40 meter lebih tinggi. Sehingga mengakibatkan kenaikan suhu yang dapat menyebabkan pemanasan global, dan gagal panen. Kenaikan suhu juga berakibat terhadap pola cuaca yang bakal mengakibatkan bencana. Ia menilai pola

EKO WIDIANTO


Topik Terhangat:

PKS Vs KPK| E-KTP |Vitalia Sesha |Ahmad Fathanah |Perbudakan Buruh

Berita Lainnya:

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri KLH Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, James Sinambela (kiri) pada acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.


KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan bersama Dirut Tidar Kerinci Agung Hashim Djojohadikusumo (kanan) saat peresmian Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD) di Dharmasraya, Sumatera Barat, 29 Juli 2017. Dalam acara tersebut, Tidar Kerinci Agung melepas Harimau Sumatera bernama Leony ke enklosur PR-HSD. ANTARA FOTO
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.


Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Alat berat membersihkan puing bangunan rumah semi permanen para penambang yang terbakar di daerah aliran sungai Anahoni kawasan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, 18 November 2015. Setelah tambang emas ilegal di gunung Botak ditutup pada hari Sabtu (14/11), pemerintah daerah setempat berencana membangun tambang emas legal di kawasan tersebut. ANTARA/Jimmy Ayal
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.


Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.


Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.


Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Matahari bersinar melalui pohon-pohon di kawasan hutan lindung Bialowieza, di dekat desa Bialowieza, Polandia 30 Mei 2016. Hutan purba terakhir di daratan Eropa ini memiliki luas 580 mil persegi. REUTERS
Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.


Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan mengenai proses pengolahan sagu saat meninjau kilang sagu tradisional milik warga Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau, 27 November 2014. ANTARA FOTO
Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.


Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.


Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.