TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan aktivis dari Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta menggelar aksi damai menolak kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis 16 Mei 2013. Mereka berjalan dari Utara XT Square menuju kantor Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Veteran Yogyakarta. Di depan kantor PKS, mereka berorasi dan membawa poster bertuliskan: `Save KPK`.
Aktivis anti-korupsi, kata dia terdiri dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Indonesia Court Monitoring (ICM), Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Forum Lembaga Swadaya Masyarakat, Jaringan Perempuan Yogyakarta. Jaringan ini menolak perlawanan PKS menghambat pengungkapan kasus korupsi.
Koordinator aksi, Tri Wahyu mengatakan tindakan PKS yang melaporkan Juru Bicara KPK, Johan Budi sebagai perbuatan tidak menyenangkan kepada polisi merupakan bentuk kriminalisasi. Menurut Tri, KPK harus tetap fokus mengungkap dugaan korupsi dan pencucian uang oleh mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. “KPK tidak boleh gentar menghadapi segala bentuk perlawanan oleh PKS dan pihak lain,” kata dia.
Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM, Hasrul Halili, mengatakan PKS hendaknya meminimalisasi politisasi kasus dengan menggulirkan wacana yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. “PKS seharusnya istiqomah dengan jargon yng didengungkan sebagai partai bersih. Mari berkonsentrasi pada upaya penegakan hukum,” katanya.
Aktivis perempuan, Budi Wahyuni mengatakan PKS harus transparan menjelaskan dana yang dimiliki. “Hibah gedung PKS juga harus ditelusuri. Tunjukkan duit PKS bukan hasil korupsi,” kata dia.
Bendahara Umum PKS DIY, Huda Tri Yudiana, mengatakan PKS DIY tidak mendukung pembubaran KPK. Upaya yang dilakukan partainya selama ini hanya mengingatkan KPK agar lebih profesional menjalankan tugasnya. “KPK bukan malaikat sehingga kita semua bisa mengingatkan. PKS tidak pernah melawan KPK,” katanya. Menurut dia, PKS telah mengaudit harta kekayaan seluruh pengurus daerah untuk memastikan tak ada penyimpangan.
SHINTA MAHARANI
Topik Terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita Terpopuler:
Fathanah Ketahuan Curi Dokumen KPK
Ahmad Zaky Disebut Minta Jatah Fee Impor Sapi
Kisah Penjual Gorengan yang Anaknya di Jerman
Polisi dengan Rekening Rp 1,5 Triliun Pernah Dibui
Cerita Dewi Queen of Pantura, Soal Sawer Pejabat
Amerika Serikat Terbitkan Laporan HAM Indonesia