Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Cara Bambang-Said Raih Kemenangan Pilgub Jatim  

image-gnews
Pasangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jatim, Bambang DH dan Said Abdullah bersama sejumlah pendukungnya mengacungkan jempol di Surabaya, (16/5). ANTARA FOTO/Eric Ireng
Pasangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jatim, Bambang DH dan Said Abdullah bersama sejumlah pendukungnya mengacungkan jempol di Surabaya, (16/5). ANTARA FOTO/Eric Ireng
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya-Bambang Dwi Hartono dan Said Abdullah optimis jika semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bermain bersih, maka keduanya akan memenangkan Pemilu. "Kalau nggak ada tackling, sliding, saya yakin (kami) menang," kata Bambang pada wartawan di sela-sela sosialisasi 'I like Bambang-Said, Jempol' di Taman Bungkul Surabaya, Kamis, 16 Mei 2013.

Bambang yakin dengan suara dukungan yang diperolehnya bisa melampui perolehan suara pemenang pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2008 lalu. Secara struktur partai sampai tingkat ranting, jumlah pengurus di PDI Perjuangan bisa mencapai 262.883. Andaikan satu pengurus wajib mendapat dukungan 25 orang, maka ada sekitar 6,5 juta suara. Angka itu belum termasuk 19 kader PDIP yang menjadi bupati dan walikota dan pimpinan dewan di 34 kabupaten/kota.

Tidak hanya internal partai, Bambang-Said juga akan menggandeng organisasi kepemudaan, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat untuk menjadikan Jawa Timur berubah dengan mengganti pemimpin.

Bambang-Said tidak akan mengabaikan suatu daerah pun di Jawa Timur dalam rangka menggalang dukungan. Sesuai arahan pimpinan partai, Said akan fokus pada daerah pemilihan 2, 3, 4, 10 dan 11. Sisanya diserahkan kepada Bambang.

Said sendiri merupakan kader Nahdlatul Ulama yang diyakini juga akan mendapatkan dukungan dari organisasi massa terbesar di Indonesia itu. NU, kata Bambang, tidak hanya dimiliki calon lain tapi juga bisa diajak bergabung di barisan Bambang-Said. Termasuk potensi pemilih mengambang yang juga bisa diperebutkan. "Kita hadir untuk semuanya," kata Bambang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk meraih kemenangan, selain kesolidan internal partai, Bambang juga berharap tidak lagi ada kecurangan seperti yang terjadi 2008 lalu. Meski berada di posisi buncit, dengan adanya 3 calon yang lain, Bambang-Said akan bermain cantik, jujur dan bersih untuk bisa menang.

Said Abdullah menambahkan indikator kecurangan pada Pilgub Jawa Timur 2008 lalu sebenarnya terlihat jelas. Salah satunya dengan membandingkan pada pemilihan kepala desa yang hanya 1.700 pemilih, sedangkan dalam Pilgub terdongkrak menjadi 3.000 pemilih. "Padahal paling akurat kan jumlah pemilih Pilkades," ujarnya.

Karena itu, untuk mengantisipasi kecurangan, Bambang-Said akan mendidik saksi untuk mengawal jalannya proses pencoblosan dari tempat pemungutan suara sampai akhir. PDIP akan mengerahkan seluruh kader pengurus untuk melakukan pengawalan.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.