TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan sikap warga yang maju-mundur dalam relokasi permukiman di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurut dia, warga awalnya bersemangat ketika dijanjikan unit rusun yang sudah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti televisi, tempat tidur, dan kulkas.
Namun mereka mundur ketika mengetahui rusun itu bukanlah rusun hak milik. "Ketika kami sodorkan perjanjian sewa yang ada aturan tidak boleh dijual atau disewakan dengan ancaman pidana enam tahun, mereka mundur," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 16 Mei 2013. Akibatnya, banyak unit rusun Marunda yang kini tak berpenghuni.
Hal itulah yang membuat pemerintah Ibu Kota semakin curiga adanya beberapa tuan tanah yang memanas-manasi warga untuk tak pindah. Karena itu, Ahok mempertanyakan langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang seakan memihak kepada warga yang menolak relokasi. "Komnas HAM mau membela orang-orang seperti ini, enggak heran mereka rebutan Camry," ujar Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI, kata dia, memiliki data yang lengkap soal warga yang berada di Waduk Pluit. Ada tuan tanah yang menguasai lahan sampai 6.000 meter persegi, lalu disewakan. Karena itu, pemerintah menolak melayani permintaan warga untuk mengganti rugi lahan yang kini dihuni. "Kalau 6.000 meter persegi diminta ganti rugi per meter Rp 20 juta, mau jadi Rp 120 miliar untuk satu orang," katanya.
Apalagi para tuan tanah itu tak memiliki sertifikat tanah dan menyewakannya secara ilegal. Jadi, secara hukum posisi Pemprov DKI sebenarnya kuat. "Tetapi masalahnya saat relokasi itu warga dijadikan sebagai tameng oleh mereka. Jadi, sebenarnya siapa yang melanggar HAM di sini?" ujar Ahok.
Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, mempertanyakan kebenaran janji pemerintah DKI menyediakan rumah susun lengkap dengan perabotannya untuk warga. Menurut dia, warga tak akan sampai mengadu ke Komnas HAM jika tidak mendapat intimidasi. "Itu sebabnya 12.000 warga bantaran waduk yang belum digusur sangat menolak penggusuran," kata Siane, Kamis lalu.
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat:
PKS Vs KPK E-KTP Vitalia Sesha Ahmad Fathanah Perbudakan Buruh
Baca Juga:
KPK Tangkap Tangan Penyidik Pajak
BlackBerry Messenger Hadir di Android dan IOS
Digosipkan Selingkuh, Ingrid Kansil Tetap Kerja
Dewi Kirana Sempat Bilang Kasihan Istri Fathanah
Hilmi dan Suswono Janjikan Bantu Indoguna
Indoguna Akui Setor Uang ke PKS
