Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bahas Percepatan Pembangunan Papua

image-gnews
Peserta Festival Lembah Baliem memakai atribut khas Warga Suku Dani yang menghuni Lembah Baliem, Wamena, Papua di Kampung Wosilimo, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (8/8). TEMPO/Cunding Levi
Peserta Festival Lembah Baliem memakai atribut khas Warga Suku Dani yang menghuni Lembah Baliem, Wamena, Papua di Kampung Wosilimo, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (8/8). TEMPO/Cunding Levi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah saat ini sedang membahas percepatan pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satu strategi pemerintah adalah mempercepat pembangunan pendidikan dan kesehatan di Bumi Cenderawasih pada semester II 2013 hingga 2015 mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, mengatakan percepatan pembangunan ini dilakukan di 21 kabupaten sesuai yang telah ditetapkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

"Kabupaten yang betul-betul perlu percepatan pembangunan," kata Armida, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis petang, 16 Mei 2013. Meski begitu, ia tak menyebutkan  21 kabupaten mana saja yang akan menerima program percepatan pembangunan. Provinsi Papua sendiri terdiri dari 29 kabupaten dan kota. Sementara di Provinsi Papua Barat ada 13 kabupaten dan kota.

Adapun prioritas dalam upaya percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan di 21 kabupaten ini adalah rehabilitasi fasilitas yang ada. "Misalkan ruang kelas dan sekolah yang rusak, puskesmas, dan sebagainya," ujar Armida.

"Itu ada pemetaannya untuk 2013 bagaimana, 2014, sampai 2015," katanya ketika ditanya detail program percepatan ini. Selain itu, menurut Armida, ada juga upaya percepatan pembangunan dengan menambah tenaga sumber daya manusia untuk mendukung bidang pendidikan dan kesehatan di 21 kabupaten Papua itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Armida mengaku tak tahu besar anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk percepatan pembangunan di Papua. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan ada realokasi anggaran dari RAPBN-P 2013 untuk percepatan ini.

PRIHANDOKO

Berita Terpopuler:
SBY Dapat Penghargaan, Franz Magnis Protes 

Sefti Jenguk Lagi Ahmad Fathanah di KPK 

Dramatis, Chelsea Juara Liga Europa 

KPK Tahan Dua Penyuap Pegawai Pajak 

Inggrid Kansil Tanggapi Kicauan Soal Selingkuh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

14 mahasiswa baru dari Indonesia asal Papua tiba di Rusia atas beasiswa dari pemerintah Rusia. Sumber: dokumen KBRI Moskow, Rusia.
Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.


Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

RUU Perubahan Tentang Otsus Papua Disahkan Jadi UU, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua
Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.


KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

20 Mei 2021

Dialog Otonomi Daerah bertajuk
KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.


Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

30 Agustus 2019

Ilustrasi Panah. antarafoto.com
Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang terkendali, kemarin cenderung anarkistis. Maka terjadilah Kisruh Papua di sejumlah wilayah.


Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

9 Februari 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Sebanyak 10 persen saham PT Freeport Indonesia itu akan dibagi dua, yaitu 7 persen untuk Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk provinsi Papua. TEMPO/Subekti.
Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2019 untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua mencapai Rp 4,991 triliun.


Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

4 September 2017

Ilustrasi korupsi
Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

Dana yang mestinya untuk pendidikan disinyalir terserap untuk kepentingan lain. Sampai sekarang Bareskrim belum bisa menyebutkan jumlahnya.


Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

23 Mei 2017

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ikuti pelantikan Lima pasangan gubernur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2017 di Istana Negara, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti
Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

Mewakili suku-suku Nusantara di Papua Barat, Petrus Makbon kepala Suku Byak di Manokwari menyatakan dukungannya kepada gubernur Mandacan.


Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

14 Maret 2017

Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita
Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia.


Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

8 November 2016

Presiden Joko Widodo (tengah) tiba pada rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah
Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

Menurut Jokowi dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.


Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

2 November 2016

TEMPO/Aditia Noviansyah
Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan mesin genset dengan kapasitas 2 x 700 kW kepada PLN setempat.