Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Seret, Pilkada Malang Terancam Macet

image-gnews
TEMPO/Kink Kusuma Rein
TEMPO/Kink Kusuma Rein
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mengancam akan memboikot pelaksanaan pemilihan Wali Kota Malang. Alasannya, sebagian dana operasional sebesar Rp 1,6 miliar untuk panwaslu belum cair. Dana itu bagian dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp 2,6 miliar. "Dana yang dicairkan hanya Rp 1 miliar," kata Koordinator divisi pengawasan dan penindakan Panwaslu Kota Malang, Febry Chresdanty, Jumat 17 Mei 2013.

Proses pencairan pun molor, Panwas baru menerima pembayaran sepekan lalu. Panwaslu menuntut agar Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) segera mencairkan dana yang telah dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Malang 2013.

"Jika tak ada anggaran kita tak bisa bekerja," katanya. Apalagi, saat ini masa kampanye selesai 19 Mei 2013. Sehingga, menurut dia, dibutuhkan banyak tenaga dalam proses pengawasan. Sedangkan saat ini, Panwaslu juga menyiapkan kelompok kerja dan koordinasi di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Total jumlah pokja pengawasan di TPS sebanyak 1.200 orang. Mereka akan mendapat upah Rp 50 ribu per hari.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang juga mengalami hal serupa. Dari pengajuan anggaran sebesar Rp 18 miliar, sekitar Rp 7 miliar yang belum terbayar. Kebutuhan dana operasional untuk proses pemilihan Wali Kota Malang sangat mendesak. Apalagi, pemungutan 23 Mei 2013 tinggal dalam hitungan hari.

"Sebagian besar dana untuk honor panitia pemilihan," kata Ketua KPU Malang Hendry. Meliputi panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan suara (PPS) dan kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS). Total sebanyak 11 ribu orang yang bekerja selama proses pemilihan Wali Kota Malang selama tujuh bulan ini. Ia berharap anggaran dana segera teralisasi sehingga tak menganggu proses pemiliham.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala DPPKAD Kota Malang, Wahyu Santoso mengaku belum menerima surat dari KPU Kota Malang atas permintaan pencairan dana tersebut. Menurutnya, dana termin kedua telah disediakan dan bakal segera dicairkan. Namun, ia enggan menyebut kapan dana itu cair. "Segera kita cairkan," katanya.

EKO WIDIANTO

Berita Lain:
Begini Awal Maharani Berkencan dengan Fathanah

Falcao Menepis Rumor Kepindahannya

Rumah Ibadah Ahmadiyah di Tulungagung Dirusak

Fee Dinner Maharani Suciyono Rp 2 juta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.