Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Akan Awasi Kantong Ahmadiyah di Jawa Barat

image-gnews
Sejumlah personil Brimob di depan mesjid Jemaat Ahmadiyah (JA) pasca penyerangan di Cisalada, Ciampea Udik, Bogor, Jabar, Sabtu (2/10). ANTARA/Jafkhairi
Sejumlah personil Brimob di depan mesjid Jemaat Ahmadiyah (JA) pasca penyerangan di Cisalada, Ciampea Udik, Bogor, Jabar, Sabtu (2/10). ANTARA/Jafkhairi
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya mengatakan, akan mendirikan pos polisi sementara untuk menjaga komunitas Ahmadiyah. "Kita akan mendirikan Pos "Mobile" di kawasan Ahmadiyah untuk mengamakan dan memberikan pembinaan," kata dia selepas rapat Musyawarah Pimpinan Daerah Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Jumat, 17 Mei 2013.

Rapat pimpinan Muspida Jawa Barat yang berakhir sore itu, salah satunya membahas soal konflik kekerasan menyangkut kelompok Ahmadiyah yang belum lama ini terjadi di Tasikmalaya. Selain soal Ahmadiyah, rapat itu juga membahas soal premanisme, serta ancaman terorisme di Jawa Barat.

Anis mengatakan, Pos "Mobile" itu akan disebar di semua daerah di Jawa Barat yang menjadi kantung-kantung kelompok Ahmadiyah. Pihaknya berharap perwakilan pemerintah daerah, TNI, dan polisi mengisi pos itu. "Hampir semua kabupaten/kota ada, tapi paling banyak berada di Kuningan dan Tasikmalaya," kata dia.

Soal konflik kekerasan penyerangan kelompok Ahmadiyah di Tasikmalaya, Anis mengatakan, pihaknya sudah mengupayakan pengamanan. Klaimnya, kelompok penyerang sudah bersedia menghentikan aksi mereka sehingga polisi menarik sebagian petugasnya di lapangan.

Saat kelompok penyerang kembali itu, petugas polisi yang ada jumlahnya terlalu sedikit sehingga terjadi aksi pengrusakan sejumlah rumah milik kelompok Ahmadiyah. "Polisi kan kalau sudah sepi pulang, tahunya mereka (kelompok penyerang) melakukan di tempat lain," kata Anis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Polisi akan terus mendekati kelompok-kelompok yang anti Ahmadiyah agar tidak melakukan aksi kekerasan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, gagasan pendirian Pos Terpadu itu akan dirinci lagi dalam pertemuan selanjutya yang lebih teknis. "Baru gagasan, nanti akan dirinci lebih lanjut," kata dia. Heryawan mengatakan, ide pendirian Pos Mobbile di kantong-kantong Ahmadiyah di Jawa Barat, tujuannya untuk mencegah terjadinya penyerangan lagi.

AHMAD FIKRI



Topik terhangat:

PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh


Baca juga:
EDISI KHUSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah
Dinikahi Ahmad Fathanah, Surti Kaya Mendadak

Begini Awal Maharani Berkencan dengan Fathanah

Fathanah Dicokok, Maharani Masih di Kamar Mandi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Penyerangan, perusakan rumah dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah Lombok Timur. twitter.com
Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.


Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana memberikan keterangan saat konferensi pers terkait penyerangan dan pengusiran jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur, di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, 21 April 2018. JAI meminta pihak kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penyerangan dan pengusiran jemaah Ahmadiyah yang terjadi pada Sabtu dan Minggu, 19-20 Mei 2018 yang dilakukan oleh sekelompok orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.


Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana di kantor Komisi Nasional Perempuan, Menteng, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.


Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.


Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Garis polisi menutupi pintu markas Ahmadiyah di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, 3 Juni 2017. Petugas Kepolisian melakukan penyegelan kembali dan penyelidikan terkait perusakan segel markas Ahmadiyah oleh oknum Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). TEMPO/Subekti
Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.


Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Jemaah Ahmadiyah Berharap Mendapat Izin Rumah Ibadah
Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.


Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Seorang petugas memindai sidik jari warga saat uji coba penerapan KTP elektronik (e-KTP) di kantor Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, Rabu (30/12). e-KTP akan diberlakukan secara nasional pada 2013.Tempo/Arif Wibowo
Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.


Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Mesjid An Nur di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. TEMPO/Tony Hartawan
Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.


Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo
Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.


Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Jamaah laki-laki dan perempuan Ahmadiyah Depok melaksanakan salat Jumat berjamaah di halaman belakang bangunan ibadah mereka yang disegel pemerintah Kota Depok, 9 Juni 2017. TEMPO/Imam Hamdi
Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.