TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan pemerintah akan serius untuk melakukan kebijakan konvergensi bahan bakar dari minyak ke gas. Meski anggaran pengadaan alat konverter kit bahan bakar gas (BBG) bakal dipangkas sebesar Rp 50 miliar, pemerintah tetap meletakkan konversi ke gas sebagai prioritas konsumsi transportasi.
"Bangun saja dulu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gasnya, mendatangkan konverter kit itu cepet kok," ucap Hatta saat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat, 17 Mei 2013.
Hatta juga mengingatkan agar setiap kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan kebijakan konversi bahan bakar gas untuk melaksanakan program tersebut. "Dalam ketentuan APBN, ada mekanisme reward and punishment kepada kementerian dan lembaga tentang alokasi dana belanja yang sudah dianggarkan." Hatta menilai, masyarakat akan tertarik dengan harga BBG yang relatih murah yakni di kisaran harga Rp 3.100 per liter setara premium (LSP).
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana menilai bahwa urgensi konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG sudah tiba waktunya. Jika transportasi memakai BBG, lanjut Armida, ini akan bisa menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, program percepatan konversi BBM ke BBG ini merupakan bentuk dari alokasi dana kompensasi BBM. "Pemerintah akan membantu pengadaan konverter kit bagi transportasi publik," ucap Armida di kesempatan yang sama.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan anggaran pengadaan alat konverter kit untuk program konversi BBM ke BBG akan dipotong Rp 50 miliar dari total alokasi lebih dari Rp 200 miliar. Pemangkasan anggaran Rp 50 miliar tersebut dipicu pleh kesiapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Padahal, pembangunan SPBG diharapkan mampu menarik minat masyarakat beralih dari BBM ke BBG. Dengan peralihan tersebut, diharapkan dapat menghemat subsidi BBM. Menurut Ketua Tim Percepatan Konversi dari BBM ke BBG Kementerian ESDM, Wira Atmaja Puja, potensi penghematan konversi ini bisa mencapai Rp1,9 triliun.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
