TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Hariyadi Sukamdani mengatakan, Kadin menyambut baik terpilihnya Chatib Basri menjadi menteri keuangan. Kadin menilai, posisi menkeu sungguh penting dan tidak bisa dijabat rangkap dalam waktu yang terlalu lama.
"Kadin menyambut baik pemilihan ini. Saya rasa Chatib akan cepat mempelajari birokrasi yang ada dan bisa beradaptasi dengan cepat," katanya ketika dihubungi Tempo di Jakarta, Kamis, 20 Mei 2013.
Ia mengatakan, yang terpenting saat ini bagi kalangan pengusaha adalah bagaimana memberikan kepercayaan pada Chatib agar bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai menteri keuangan. Secara teknis, Chatib memiliki pengalaman yang cukup untuk menggantikan Agus Martowardojo.
Kadin menilai ada beberapa prioritas yang harus dijalankan oleh Chatib sebagai menteri baru. Yang utama, katq Haryadi, membawa kementerian keuangan agar lebih efisien dalam pengelolaan anggaran. "Dia harus bisa memainkan peran itu. Fiskal tidak hanya anggaran, menkeu baru harus bisa membuat bagaimana fiskal menjadi stimulan ekonomi," katanya.
Selain itu, Haryadi menilai Chatib tidak akan memiliki masalah dalam membina hubungan dengan legislatif maupun dengan sesama anggota kabinet Indonesia Bersatu II. Menurut dia, Chatib adalah sosok orang yang terbuka pada siapapun dan mau belajar. "Termasuk juga dengan DPR, saya rasa tidak akan menjadi masalah bagi dia," katanya.
Hari ini, Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa Chatib Basri resmi menggantikan Agus Martowardojo sebagai menteri keuangan. Sebelumnya, dia merupakan Kepala BKPM. Selain Chatib, nama lain yang juga meramaikan bursa calon pengganti Agus Marto sebagai Menteri Keuangan antara lain Drajad Wibowo, kader Partai Amanat Nasional.
ANANDA TERESIA
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
EDSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah
Rumah Sakit di Bogor Diminta Siapkan Kelas 3
Pembongkaran Bangunan di Waduk Pluit Mulai Pagi
Layani Pasien KJS, Rumah Sakit Pemerintah Nombok
