IDI Dukung Demo Dokter Protes KJS

IDI Dukung Demo Dokter Protes KJS

Seorang dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu, mengangkat tangan ke udara saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta (20/05). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zaenal Abidin mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan dokter di Bundaran Hotel Indonesia Senin 20 Mei 2013.

"Demo itu merupakan hal yang wajar karena sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sekarang jelas merugikan para dokter," katanya, Senin 20 Mei 2013.

IDI, menurut Zaenal, telah mengetahui aksi tersebut. Sebelum para dokter muda itu turun ke jalan, pihak IDI mengimbau agar demonstrasi itu tak merugikan pengguna jalan. "Kami juga minta mereka menjaga nama baik dokter," kata Zaenal.

Zaenal menegaskan bahwa  sistem KJS yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang merugikan dokter. "Jumlah pasien di rumah sakit selalu membludak, dokter tetap. Kalau kebanyakkan pasien, maka pelayanan dokter juga akan menurun," ujarnya.
Menurut Zaenal, idealnya seorang dokter hanya menangani 30 orang pasien dalam satu hari. Jika lebih dari itu maka komunikasi dokter dengan pasien menjadi tidak baik.

Untuk memperbaiki layanan KJS, kata Zaenal,IDI akan bekerjasama dengan Provinsi DKI Jakarta. "Draft nota kesepahamannya sudah selesai dan akan segera ditandatangani," ujarnya.

Uji coba sistem baru tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini, sedangkan pelaksanaan sebenarnya baru dimulai pada tahun depan. Zaenal mengatakan jika KJS bisa diperbaiki jadi lebih baik, maka program ini bisa menjadi program percontohan bagi daerah lain.

FAIZ NASHRILLAH

Berita Terpopuler:
Begini Kronologi Katon Bagaskara Terjatuh

Labora Sitorus Disebut 'Penguasa' Laut Papua 

PKS: Ada yang Mencari-cari Kesalahan Kami 

Film '5 Cm' Dituding Tak Ajarkan Peduli Kebersihan 

Istri Ketujuh Eyang Subur Akan Dijemput Paksa

Ustad 'Jamaah' Disomasi Penyandang Kusta 

Komentar (15)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
14
2
yang menyesal jadi dokter ganti profesi saja, emang cuman dokter yang berat sekolahnya?? trus merasa eksklusif gitu ya.., sudah bubarkan saja IDI. karo dokter2 nya keberatan ya impor saja dari luar. gitu aja kq repot semua profesi sama beratnya, tergantung niat kita untuk mengabdi..
2
1
Tanya: Apakah dalam sistem KJS ini pemegang kartu bisa langsung berobat ke rumah sakit dan tidak harus ke Puskesmas dulu, dan baru dirujuk ke rumah sakit kalau tidak dapat ditangani oleh Puskesmas? Kalau ya, jelas rumah sakit akan kewalahan, apalagi bagi pasien, berobat dengan KJS ini gratis.
1
2
saya setuju dg demo yg dilakukan IDI. Seharusnya sebuah program dr gubernur DKI harus adil dlm arti memperhatikan hak2 semua pihak yg terkait. Diantaranya para dokter dan RS baik swasta maupun negeri. Tidak hanya pasien yg diperhatikan. Memang pasien dlm hal ini masyarakat DKI punya hak mendapt pelayanan kesehatan yg layak, namun jg jangan lupa pihak dokter dan RS pun punya hak dalam menangani pasien. Diantaranya hak jam bekerja yg optimal dalam arti jam kerja yg tdk berlebihan karena selain hak dokter u beristirahat sngat kurang jg mutu pelayanan thd pasien pun otomatis akan kurang. jd pasien jg yg kasihan. Selain itu hak dokter dan RS pun jgn diabaikan dlm hal honor. Mereka sdh berusaha dg sungguh2 mengerahkan sluruh fikiran dan eneginya u memberikn pelayanan yg optimal kpd pasien. mk sdh seharusnya mereka mendpt hak honor yg layak sesuai tanggung jwb mereka yg sangat berat. klw Jokowi seorang yg cerdas dan manusiawi tdk sepantasnya ia berkata "Dokter jgn hanya cari keuntungan sj". Ini omongan yg sngat tdk cerdas dan tdk berhati nurani. Masak meminta sesuatu yg menjd hak dibilang hanya cari keuntungan.RS terutama RS swasta kan memerlukan dana operasional yg besar. Dr mulai obat2an, tenaga profesional, alat kesehatandan dan biaya operasional lainnya yg tidak kecil.Apa Jokowi tidak paham itu? Lain halnya RS negeri. SY memberi saran kpd gubernur DKI jakarta, berbuatlah yg adil, berfikirlah yg cerdas, dan berlakulah yg manusiawi dlm menunaikan tugas gubernur. Dan jg kpd Ahok yg sering sekali menyampaikan omongan yg keras tp seringkali tdk berdasar dan tdk masuk akal serta jg tdk manusiawi. Diantaranya ia mengatakan dokter akan sy sikat kalau cari keuntungan sj dr pasien Omongan yg sngt bodoh dan tdk bernurani. trmaksih
3
1
jadi ingat sumpah dokter..,*pernah menghadiri , ckckck..,, kenapa pemerintah ga membuat n mencetak dokter sendiri dgn mensubsidi biaya sekolahnya?? **ad yg bilang budaya plonco di resident, adalah peninggalan kolonial..,, jadi inget cerita kakek waktu di Stovia.., kenapa dokter sewot dgn honor 200rb/operasi?? bagaimana dgn legal drafter yg nge draf peraturan daerah ampe ubanan di bayar 150/ BULAN ,padahal itu nasib seluruh manusia di daerah?? ni mau itung2 an atau perbaikan sistem?? mending IDI berbenah deh, pungutannya tuh kegedean, iuran ya kudu masuk akal,, masa kertas selembar aja harganya ampe jutaan.. belum lg Ikatan dokter spesialisnya, kan numpuk numpuk.. (masa cari uang di profesi orgnaisasi sih?) biar gedungnya bagus?? biar rapat di hotel mewah? atau biar keto prestige.. kenapa jubah dokter putih? biar keto kalo kotor? kwkwwk lebih dalam maknanya dari itu kaliii...,, *semoga kita smeua berbenah
0
2
SEkedar tau di rsud biaya operasi laparatomi mencapai 4jt. Pasien menganggap dokter yg paling banyak dapt duit, padahal operasi dengan resiko kematian, dokter cuma dapat 200 ribu rupiah, kami ikhlas sih, tapi gak ikhlas rumah sakit dijadikan sebagai sumber pad, bayangin kl keluarga anda yg berobat adalah sumber duit pemda. Inilah inti demo perbaiki sistem kesehatan, serang mr, mis tolong nilai ada gak gunanya demo dokter ini buat masyarakat. Dan tolong berita jangan diputat balikan, kl mau komen pelajari dulu maslahnya, tidak baca masalahnya...
Selanjutnya
Wajib Baca!
X