Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Forum HAM Gwangju, Sejarah Buruk Perlu Dikenang

image-gnews
Wahyu Muryadi. TEMPO/ Panca Syurkani
Wahyu Muryadi. TEMPO/ Panca Syurkani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Baik buruk sejarah setiap  bangsa harus diajarkan secara jujur bahkan bila itu menyangkut hal-hal yang menyakitkan termasuk peristiwa-peristiwa kelam, penindasan, kerusuhan berdarah yang memakan korban. Generasi muda, terutama,  berhak mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai sejarah negerinya-termasuk setiap peristiwa penegakan demokrasi,  hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. "Itu sebabnya Tempo, sebagai suatu institusi dan organisasi media di Indonesia, konsisten melakukan liputan-liputan mengenai pelanggaran hak asasi--juga pembelokan sejarah oleh para penguasa."

Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Tempo  menyampaikan hal itu dalam pidato penerimaan the  Gwangju Prize for Human Rights Special Award 2013 di Gwangju, Korea Selatan pada Sabtu malam, 18 Mei 2013. Dihadiri hampir 500 orang tamu dari berbagai kalangan-mulai dari aktifis HAM Korea mau pun  berbagai belahan dunia; perwakilan pemerintah dan  organisasi internasional; akademisi, profesional, dan media  malam anugerah ini berlangsung meriah.
Acara berlangsung di Gedung Yayasan Peringatan 18 Mei, Gwangju-268 kilomenter dari Seoul, ibukota Republik Korea Selatan.

Yayasan 18 Mei-berdiri pada 1999-adalah penyelenggara acara ini sejak tahun 2000. Sekretaris Jenderal Yayasan, Chanho Kim menyatakan, tujuan mereka adalah agar generasi muda Gwanju dan Korea mendapat informasi yang benar tentang gerakan demokratisasi di Gwangju-dan di Korea. "Lebih dari itu kami ingin menggalang sebanyak mungkin  kota-kota di dunia agar peduli dan terlibat langsung dalam  penegakan HAM, demokrasi, dan kebebasan berbicara," ujarnya kepada Tempo.

Pada 1980,  di bawah rezim  Chun Doo-hwan,  militer "menduduki kota ini" selama 9 hari, 18 - 27 Mei, untuk memadamkan gerakan demokratisasi di Kota Gwangju.  Warga sipil dan mahasiswa bahu-membahu melawan dan bertahan.  Korban jatuh diperkirakan hingga hampir 2000 orang. "Saya menyaksikan dengan mata kepala aliran jenasah dan manusia yang berdarah-darah karena ditembak dan dipukul dibawa masuk ke ruang gawat darurat rumah sakit di kota kami, " ujar Yoon Jang Hyun, seorang dokter gigi senio  dan Direktur  Asia Bridge-organisasi yang bergerak di bidang HAM. Pada masa berdarah itu, Hyun masih seorang mahasiswa mahasiswa dan giat membantu  merawat para korban.

Pemenang the Gwangju Prize for Human Rights 2013 jatuh ke tangan  H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identitad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).  Berbasis di Cordoba, Argentina, organisasi ini didirikan oleh putra-putri  yang hilang tanpa kabar di bawah rezim diktator Argentina antara 1976 - 1983.  Parodi Julia, 26 tahun,  dan Marcus Kary, 25 tahun, naik panggung untuk menerima hadiah utama tahun ini. Keduanya telah aktif di H.I.J.O.S selama lima tahun lebih. "Sampai kini baru sebagian kecil dari 30.000 orang hilang karena korban militer yang ditemukan," ujar Julia yang membacakan pidato."Kita harus memastikan bersama agar jangan lagi peristiwa buruk ini terulang," dia menegaskan.

Kedua penerima anugerah HAM Gwangju ini mendapat plakat, piala, dan uang. "Kami akan menggunakan hadiah US$ 50.000 ini untuk kegiatan H.I.J.O.S dan sedikit menyenangkan seluruh organisasi yang selama bertahun-tahun bekerja secara probono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai penerima hadiah khusus, Tempo mendapat plakat, piala, dan uang US$ 10.000. "Kami akan sungguh-sungguh menjaga agar kehormatan besar ini, yang dipercayakan kepada kami, tak akan sia-sia," kata Wahyu di akhir pidatonya- yang  mendapatkan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta. (Lihat juga: Tokoh Gwangju Prize For Human Rights Sebelum Tempo)

HERMIEN Y. KLEDEN (GWANGJU, KOREA SELATAN)

Topik terhangat:

PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:

EDISI KHUSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah

Dengar Pengakuan Maharani, Perasaan Sefti Hancur

Selingkuh, Begini Fathanah Minta Maaf

Cerita Sopir Fathanah Soal Paket Duit ke Luthfi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

8 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

13 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

14 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

19 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

28 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

32 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

35 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.


APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

36 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.


Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

44 hari lalu

Massa aksi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi kesehatan melakukan aksi di Patung Kuda, Jumat, 15 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian tenaga kesehatan Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan kesehatan yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Dalam aksi ini, MER-C, IDI, beserta organisasi profesi kesehatan lainnya memberikan beberapa tuntutan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa di antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Palestina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.