BPK: 22 Perusahaan Menambang tanpa Izin

BPK: 22 Perusahaan Menambang tanpa Izin

Ali Masykur Musa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Masykur Musa, menyatakan, pihaknya telah menemukan 15 temuan kasus berindikasi melawan hukum terkait praktek pertambangan yang dilakukan 22 perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu melakukan penambangan tanpa mengantongi izin usaha pertambangan.

"Akibatnya, ada potensi kerugian negara. Jumlahnya sekitar Rp 100 miliar," kata Ali dalam konferensi pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2013.

Temuan-temuan tersebut disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ali berharap komisi antirasuah dapat menindaklanjuti dan memproses temuan tersebut. "Kami sambut baik langkah cepat dari KPK. Selain itu, kami bersepakat agar apa yang menjadi temuan BPK tersebut ditindaklanjuti KPK," katanya.

Menurut Ali, praktek pertambangan tanpa izin ini ditemukan di empat provinsi, yaitu Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. "Kami dengan KPK juga akan melakukan upaya preventif untuk menangani praktek pertambangan tanpa izin tersebut," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan dari BPK tersebut. "Dari pertemuan ini akan ada sinergi. Diharapkan hasil kajian penelitian dan pengembangan KPK bisa disinergikan dengan telaah BPK, sehingga rekomendasi antara dari BPK dan KPK bisa satu bahasa," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terhangat:

Kisruh Kartu Jakarta Sehat
| Menkeu Baru | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah

Baca juga:

Ibu Darin Mumtazah: Wawancarai Saja Kucing Saya

Lutfi Hasan Ditahan, Rumah Darin Mumtazah Sepi

Ditanya Soal Darin Mumtazah, Luthfi Melirik

PKS Klaim Bisa Himpun Rp 2 Triliun Secara Sah

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X