Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Kalimantan Timur Hentikan Verifikasi Berkas

image-gnews
ANTARA/Rahmad
ANTARA/Rahmad
Iklan

TEMPO.CO, Samarinda - Seratusan warga suku Dayak Kalimantan Timur berunjukrasa di Komisi Pemilu, Kamis, 30 Mei 2013. Mereka mendesak verifikasi faktual berkas bakal calon gubernur dihentikan karena Ketua Komisi Pemilu Kalimantan Timur Andi Sunandar dinilai tak netral sebagai penyelenggaran Pemilihan Gubernur.


Tokoh Dayak, Laden Mering mengatakan mereka melihat sendiri  saat Andi  bertemu dengan salah satu pasangan bakal calon di kamar 611 Hotel Mesra. Andi, kata Laden, kerap bersama Ketua Panwaslu sesaat menjelang penutupan pendaftaran, 28 Mei 2013.


"Ini ada apa? Kalau memang netral kenapa Ketua KPU dan Panwaslu mendatangi pasangan calon?," kata Laden Mering, Kamis, 30 Mei 2013.
Tak ada seorang anggota KPU Kalimantan Timur yang menemui pengunjuk rasa. 

Hal ini membuat aksi semakin tak terkendali. Ratusan polisi dari Brigade Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dikerahkan menjaga kantor Komisi Pemilu. Kawat berduri pun dibentangkan di sepanjang kantor komisi. 
Sekretaris KPU Syarifudin yang menemui pengunjuk rasa mengabarkan seluruh anggota KPU saat ini berada di Kabupaten Nunukan untuk melantik anggota KPU baru di daerah itu.


Atas desakan pengunjuk rasa, Syarifudin bersedia menghentikan verifikasi sampai Andi  berada di Samarinda. "Kami berjanji tidak akan melakukan verifikasi sampai ketua tiba di Samarinda," kata dia.


Berdasarkan jadwal, rombongan KPU tiba di Samarinda pada Senin pekan depan. Selama menunggu, warga Dayak menginap di depan kantor KPU Jalan Basuki Rahmat Samarinda dengan mendirikan tenda.


Andi Sunandar tak bisa dihubungi. Beberapa kali ponselnya dalam kondisi aktif tapi tak pernah diangkat. Pesan singkat pun tak dibalas.
Jadwal pemilihan gubernur saat ini memasuki masa verifikasi setelah masa pendaftaran berakhir, 28 Mei. Ada tiga pasangan yang telah resmi mendaftar sebagai bakal calon.


PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan mengusung Farid Waddjdy dan Aji Sofyan Alex. Partai Golkar berkoalisi dengan sembilan partai lain mengusung Awang Faroek Ishak dan Mukminn Faisal. Sementara satu pasangan lain dari calon perseorangan, Imdaad Hamid dan Ipong Muchlisoni. Pemilihan digelar pada 10 September 2013. 

FIRMAN HIDAYAT
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.